Suara.com - Pengamat politik Yusak Farchan mencurigai soal Pemilu Raya pemilihan ketua umum baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan menggunakan sistem e-voting. Menurutnya, sistem tersebut masih bisa diatur untuk memenangkan kandidat berdasarkam selera elite.
Hal itu disampaikan Yusak menanggapi Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap berpotensi menjadi calon ketua umum PSI.
Diketahui, PSI ingin menjadi partai super terbuka dengan memilih ketua umum melalui cara pemilihan langsung. Nantinya setiap anggota PSI memiliki satu hak suara dalam pemilihan.
"Meskipun pemilihan umum menggunakan sistem e-voting, tapi soal kandidat kan bisa saja di-setting sedemikian rupa berdasarkan kemauan elite," kata Yusak kepada Suara.com, Rabu (14/5/2025).
Yusak berujar bukan hal mudah untuk menerapkan konsep kedaulatan anggota atau super Tbk yang sesungguhnya.
"Bikin partai itu mahal. Nggak mungkin kekuasaan elite partai bisa dikangkangi oleh anggota atau kader biasa," kata Yusak.
Upaya PSI Tarik Jokowi
Sebelummya, Yusak Farchan melihat ada gelagat dari PSI untuk menarik perhatian Joko Widodo agar mau menahkodai partai yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Menurut Yusak, terlepas dari maju atau tidak Jokowi sebagai ketum, PSI sebenarnya sudah identik dengan Presiden ke-7 RI tersebut.
Baca Juga: Didoakan Gantikan Kaesang jadi Ketum, Jokowi Disebut Masih Punya Hasrat, PSI Butuh Efek Elektoral
Bahkan, Yusak menyebut PSI sebagai partai ideologisnya Jokowi.
Belakangan, PSI diketahui telah membuka pendaftaran Pemilu Raya untuk proses pemilihan ketua umum baru. Yusak menilai syarat-syarat longgar yang ditentukan, bisa jadi sebagai upaya menarik Jokowi.
"Kalau melihat syarat-syarat Calon Ketua Umum yang dilonggarkan, memang ada kecenderungan PSI sedang berupaya menarik Jokowi sebagai ketua umum," kata Yusak kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).
Yusak menilai PSI di bawah kepimpinan Kaesang terbukti gagal. Sebab itu bukan hal mustahil PSI bakal memilih Jokowi untuk mendapatkan efek elektoral.
"Jadi daripada Kaesang, mending Jokowi sekalian Ketua Umum. Kalau Jokowi ketua umum, peluang PSI lolos senayan cukup terbuka, apalagi jika angka parliamentary threshold diturunkan sesuai dengan rambu-rambu putusan MK sebelumnya," kata Yusak.
Masih Punya Hasrat
Berita Terkait
-
Didoakan Gantikan Kaesang jadi Ketum, Jokowi Disebut Masih Punya Hasrat, PSI Butuh Efek Elektoral
-
Respons soal Desakan Pemakzulan Gibran, Mahfud MD: Gak Mungkin!
-
Isu Pemakzulan Wapres, Luhut Bela Gibran: Jika Tak Taat Konstitusi, Jangan Tinggal di Indonesia!
-
Mahfud MD: Kebijakan Jokowi Sebagai Presiden Tetap Sah Meski Ijazahnya Terbukti Palsu
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
-
Viral Video Syur 27 Detik Diduga Libatkan Oknum Dokter di Riau
Terkini
-
Babak Baru Kematian Misterius Diplomat Arya Daru: Keluarga Diduga Diteror, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Sepanjang 2025, Pemerintah Konsisten Jaga Tarif Listrik Stabil untuk Lindungi Daya Beli Rakyat
-
'Tugasmu Menjamin, Bukan Memungut!': Tamparan Keras MK untuk Logika Tapera Pemerintah
-
Lanjutan Tepuk Sakinah, Kemenag Kini Luncurkan GAS Nikah: Apa Itu?
-
Misteri Hilangnya Mahasiswa UI Terungkap: Ternyata Malu karena Skripsi Belum Beres
-
Geram BUMN Merugi Tapi Bonus Melonjak, Prabowo Siapkan Gebrakan Buat Para Koruptor
-
Kanal Banjir Barat Disulap Jadi Ruang Wisata, Pemprov DKI Targetkan Rampung 2026
-
UU Tapera Inkonstitusional, MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Penataan Ulang
-
Profil Lengkap Bahlil Lahadalia, Jadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia
-
DPR Desak Reformasi Total BGN, Terutama Soal Penempatan SDM: Program Gizi Taruhannya!