Mekanisme ini dinilai lebih tertib dan menghindari penyalahgunaan dana sekaligus memastikan dana Dam benar-benar digunakan untuk penyembelihan hewan sesuai syariat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Berbeda dengan petugas, jamaah calon haji tetap diberi keleluasaan memilih lembaga resmi untuk membayar Dam, baik melalui Baznas maupun lembaga sah lainnya.
Kemenag berharap kebijakan baru ini mendapat dukungan penuh dari semua pihak, termasuk lembaga mitra, ormas Islam, dan masyarakat luas. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji agar semakin profesional, tertib, dan berkah.
"Ini bukan sekadar administratif. Ini adalah bagian dari ikhtiar besar kita agar ibadah haji tak hanya sah secara syariat, tapi juga memberi dampak sosial yang nyata," ucap Fauzin.
Mekanisme Pembayaran
Mekanisme pembayaran bagi petugas, yakni dilakukan melalui rekening resmi Baznas lewat Bank Syariah Indonesia nomor 5005115180, lalu bukti pembayaran diserahkan kepada Baznas.
Setelah proses pembayaran dilakukan, Baznas akan melakukan verifikasi secara teliti sebelum akhirnya menerbitkan bukti pembayaran resmi kepada para petugas haji.
Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari sistem pelaporan yang terintegrasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan ibadah haji.
Semua data transaksi kemudian direkap oleh Baznas dan dilaporkan sebagai bagian dari pengawasan yang ketat.
Baca Juga: Kala Takdir Menghalangi Wukuf, Ini Skema Badal Haji yang Difasilitasi di Arafah
Tahun ini, nilai Dam ditetapkan sebesar 570 riyal Saudi atau sekitar Rp2.520.000.
Dengan mekanisme yang rapi dan terstruktur ini, pemerintah berharap pelaksanaan Dam dapat berlangsung secara tertib, sesuai syariah, serta memberikan manfaat sosial yang nyata bagi umat.
Berita Terkait
-
Kala Takdir Menghalangi Wukuf, Ini Skema Badal Haji yang Difasilitasi di Arafah
-
2 WNI Ditangkap di Arab Saudi, Diduga Terlibat Sindikat Haji Ilegal dengan Puluhan Jemaah Malaysia
-
Menag Harus Negosiasi Sistem Syarikah Arab Saudi: Ada Keluhan Jemaah Haji
-
Ini 7 Menu Nusantara Favorit Jemaah Haji 2025, dari Rendang hingga Nasi Uduk
-
Jemaah Haji Banyak Ngeluh Soal Sistem Syarikah, DPR Minta Menag Turun Tangan Nego Arab Saudi
Terpopuler
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- 6 Smartwatch di Bawah Rp1 Juta, Fitur Premium untuk Aktivitas Sehari-hari
- Kata Anak Pinkan Mambo Usai Tahu Sang Ibu Ngamen di Jalan: Downgrade Semenjak Nikah Sama Suaminya
Pilihan
-
Tragedi Gas Maut di TB Simatupang: 4 Nyawa Melayang dalam Toren, Proyek 8 Lantai Kini Senyap
-
Akses Jalan Diblokir, Warga Kepung Pesantren Darul Istiqamah Maros
-
Brady Ebert Bekas Gitaris Turnstile Ditangkap Terkait Kasus Percobaan Pembunuhan
-
Tak Ganggu Umat Muslim, Pihak Yayasan Pastikan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Jauh dari Masjid
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
Terkini
-
Mendagri Tito Kerahkan Praja IPDN, Percepat Pemulihan Permukiman Terdampak Bencana
-
Wujudkan Jakarta Terintegrasi, Pramono Wajibkan Gedung di Atas 4 Lantai Koneksi CCTV ke Pemprov
-
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Dittipideksus Bareskrim Cekal Founder PT DSI
-
Tragedi Gas Maut di TB Simatupang: 4 Nyawa Melayang dalam Toren, Proyek 8 Lantai Kini Senyap
-
Mediasi Buntu, Iran Tolak Mentah-mentah Tawaran Gencatan Senjata AS
-
Jenguk 72 Siswa di Jaktim yang Keracunan Makanan, Pramono: Kondisinya Mulai Stabil
-
Tragis! Niat Cari Makan, Karyawan Laundry Tewas Tersambar KRL di Pancoran
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Said Abdullah Desak PBB Seret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional
-
Perkuat Hak Saksi dan Korban, Komisi XIII DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU PSDK dengan 491 DIM
-
Halmahera Tengah Membara, Wagub Malut dan Petinggi TNI-Polri Turun Tangan Redam Bentrok Antarwarga