Suara.com - Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno turut berkomentar soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Pratikno menekankan bahwa institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah menjadi pihak yang paling berwenang untuk menjelaskan dan menjawab tudingan tersebut.
"Biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan, kita percaya penuh," kata Pratikno kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Pratikno meminta publik untuk menanyakan kebenarannya pada pihak kampus sebagai lembaga yang menerbitkan ijazah.
"Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel dan punya dokumen yang lengkap. Kita tanya saja pada institusi yang menerbitkan ijazah utu. Kita lihat jawabannya seperti apa," ujar mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.
Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi itu saat ini telah sampai dibawa ke ranah hukum.
Seorang warga bernama Komarudin melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada Mei 2025.
Dalam tuntutannya, Komarudin juga menuntut UGM membayar kerugian materiil sebesar RP 69 triliun dan kerugian immateriil Rp 1.000 triliun.
Dalam gugatan tersebut, Komarudin menuding UGM melakukan perbuatan melawan hukum karena dinilai membiarkan kegaduhan soal keaslian ijazah Jokowi tanpa klarifikasi terbuka.
Baca Juga: Megawati Sindir Ijazah Jokowi, Golkar: Pembuktiannya di Proses Hukum
Ia juga mengaitkan polemik ini dengan gangguan terhadap kestabilan ekonomi nasional.
Menanggapi hal itu, UGM menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut. Pihak universitas menegaskan bahwa mereka memiliki bukti-bukti terkait dengan status Jokowi di lingkungan UGM dan akan menyampaikannya dalam proses persidangan.
UGM juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap keaslian ijazah Jokowi tidak berdasar dan telah dibantah dengan bukti akademik yang ada.
Respons Muhammadiyah
Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan pihaknya belum membicarakan ihwal polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi yang belakangan ramai dipermasalahkan masyarakat.
Menurut Busyro saat ini masih banyak permasalahan lain yang masih dibahas.
Berita Terkait
-
Megawati Sarankan Jokowi Tunjukkan Ijazah, Idrus Golkar: yang Mudah Jangan Dipersulit
-
Anggota FBR Peras Mandor Proyek, Ancam Hentikan Pekerjaan jika Tak Bayar 'Uang Keamanan'
-
Kembalikan Berkas Perkara Nikita Mirzani ke Jaksa, Polda Metro Jaya: Mudah-mudahan Langsung P21
-
24 Saksi Termasuk Roy Suryo Diperiksa Kasus Ijazah Palsu, Polisi Beberkan Bukti yang Dibawa Jokowi
-
Rayen Pono Vs Ahmad Dhani Memanas! Laporan Dilimpahkan, Saksi Kunci Ungkap Fakta Mengejutkan
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Ketimbang Berpolemik, Kubu Agus Diminta Terima SK Mardiono Ketum PPP: Digugat pun Bakal Sia-sia?
-
Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan
-
Jangan Lewatkan! HUT ke-80 TNI di Monas Ada Doorprize 200 Motor, Makanan Gratis dan Atraksi Militer
-
Menhan Bocorkan Isi Pertemuan Para Tokoh di Rumah Prabowo, Begini Katanya
-
Efek Revisi UU TNI? KontraS Ungkap Lonjakan Drastis Kekerasan Aparat, Papua Jadi Episentrum
-
Ajudan Ungkap Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Prabowo di Kertanegara, Setelah Itu Pamit
-
SK Menkum Sahkan Mardiono Ketum, Muncul Seruan Rekonsiliasi: Jangan Ada Tarik-Menarik Kepentingan!
-
Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara Siang Tadi Lakukan Pertemuan Hampir 2 Jam, Bahas Apa?
-
Catatan Hitam KontraS di HUT TNI: Profesionalisme Tergerus, Pelibatan di Urusan Sipil Kian Meluas!
-
SDA Jamin Jakarta Tak Berpotensi Banjir Rob pada Bulan Ini, Apa Alasannya?