Suara.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluapkan kemarahannya ketika membahas kasus predator seks anak yang dilakukan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Saking geramnya, Habiburokhman mengaku ingin menembak mati pelaku jika hal itu dibolehkan.
Kemarahan itu diluapkan oleh Habiburokhman dalam RDPU dengan Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait kasus pencabulan eks Kapolres Ngada di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Habiburokhman mengaku geram usai menerima laporan jika eks Kapores Ngada AKBP Fajar Widyadharma juga belum diseret ke meja hijau atas kasus pencabulan sejumlah anak di NTT.
"Kami semua marah Bu terhadap pelakuini (AKBP Fajar Widyadharma). Saya sendiri sampai merinding ini ya. Kalau memungkinan saya sendiri sanggup menembak kepala si pelaku ini. Begitu kita marah dengan si pelaku ini," kata Habiburokhman dalam.
Atas dasar itu, kata dia, Komisi III DPR bakal memanggil Kajati dan Kapolda NTT pada Kamis mendatang untuk membahas masalah kasus tersebut.
"Kami akan panggil Kajati dan Kapolda hari Kamis Bu, nanti kita minta," ujarnya.
"Kalau memang enggak bisa semua teman-teman hadir perwakilannya nanti kan ada space buat Kapolda dan tim," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga menegaskan, jika dirinya siap mengawal kasus ini sampai selesai.
Mangihut Sinaga mengatakan, seharusnya proses hukum terkait kasus tersebut bisa cepat dituntaskan.
Baca Juga: Budi Arie Diduga Kecipratan Fee Judol, Jokowi Ogah Ladeni Wartawan
"Karena ini harus jadi concern, Bu. Saya juga agak gusar, kenapa sampai dua bulan bolak-balik. Kalau faktanya ini sudah sangat jelas faktanya," kata Mangihut.
"Seharusnya enggak sulit-sulit gitu lho. Ini perkara yang bisa dengan cepat diproses sampai ke persidangan dan orang dihukum dengan hukuman paling berat terhadap pelaku ini. Kita akan kawal terus," imbuhnya.
Mangihut mengatakan, pihaknya akan mengirim tim untuk mengawal kasus eks Kapolres Ngada di persidangan.
"Nanti komisi III akan kirim tim juga, ada anggotanya, juga ada tim tenaga ahlinya menantu langsung sidang per sidang kita akan kawal terus," pungkasnya.
Desak DPR Kawal Kasus Eks Kapolres Ngada hingga Persidangan
Sebelumnya, Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadu ke Komisi III DPR RI terkait perkara kasus pencabulan yang dilakukan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.
Tag
Berita Terkait
-
Budi Arie Diduga Kecipratan Fee Judol, Jokowi Ogah Ladeni Wartawan
-
Ngaku Tak Masalah jadi Terlapor Kasus Ijazah Palsu, Jokowi: Saya Kasihan, tapi Ini Sudah Keterlaluan
-
Diperiksa Bareskrim, Jokowi Ngaku Dicecar 22 Pertanyaan: Mulai Ijazah SD, SMP hingga Universitas
-
Ogah Ikut Demo Besar-besaran Ojol di Jakarta 20 Mei, KBDJ: Kami Tetap Narik Cari Rezeki!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Momen Gibran Kasih Perintah Gubernur Kalsel di Depan Warga: Tolong Aspirasi Mahasiswa Diselesaikan
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya
-
Status Tersangka Tak Membuat Dokter Richard Lee Ditahan, Polisi Beberkan Alasan Kuncinya
-
Kritik Pedas Ryaas Rasyid: Jakarta yang Obral Izin, Daerah yang Dapat Banjirnya
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini
-
Prabowo Wanti-wanti Atlet Jangan Pakai Bonus untuk Hal Negatif
-
Soal SPPG Terafiliasi Pejabat, BGN: Hak Semua WNI!