Ketua Banggar DPR RI Kritisi Paparan Sri Mulyani soal RABPN 2026, Begini Katanya

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kebijakan fiskal dan postur awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Catatan kritis itu disampaikan merespon paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Dalam paparannya, Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2–5,8 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.500–Rp 16.900 per dollar AS, dan defisit APBN 2,48–2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara untuk pendapatan negara ditargetkan sebesar 11,7–12,2 persen PDB dan belanja negara sebesar 14,19–14,75 persen PDB.

Merespons hal itu, Said menyoroti meningkatnya proteksionisme global akibat perang tarif, yang menurutnya perlu direspons dengan diplomasi ekonomi yang aktif dan penguatan komitmen perdagangan internasional yang adil.

"Pemerintah perlu mengajak dunia membangun komitmen baru dalam perdagangan, dan memastikan di masa depan tidak ada negara yang berlaku sewenang-wenang secara sepihak, dan semua patuh pada hukum hukum perdagangan internasional," kata Said kepada wartawan, Selasa (21/5/2025).

Said juga mengingatkan potensi shortfall penerimaan negara karena melemahnya harga komoditas dan konsumsi domestik.

Untuk itu, ia pun mendorong pemerintah menyusun target pendapatan yang realistis-optimistis dan memperluas basis pajak, termasuk dari sektor digital, minerba, dan cukai.

"Ada pun pemberlakuan core tax system sebagai strategi untuk membangun administrasi perpajakan yang handal di tahun depan harus mempertimbangkan kesiapan literasi wajib pajak, dan memastikan kesiapan dan keamanan sistem," katanya.

Baca Juga: Rotasi Besar-besaran di Kemenkeu Libatkan Petinggi TNI Hingga Orang Istana, Sri Mulyani Bungkam

Di sektor pangan dan energi, Said menyebut, program ketahanan belum menunjukkan hasil signifikan.

"Alih-alih menyudahi impor pangan, sektor pertanian kita malah terdisrupsi dari sisi lahan dan tenaga kerja, serta adaptasi teknologi yang terlambat," ujarnya.

Karenanya, dia meminta pemerintah melanjutkan program redistribusi lahan 4,5 juta hektar, pelatihan tenaga kerja pertanian, serta dukungan teknologi terapan pada sektor pertanian yang termutakhir.

"Nasib yang sama juga terjadi pada program ketahanan energi. Program pembangunan lima kilang minyak bumi perlu dilanjutkan, termasuk kilang petrokimia di Tuban yang tersendat, sebagai strategi untuk menambah kapasitas pengolahan minyak nasional agar tidak bergantung pada impor," tuturnya.

Kemudian juga soal sektor industri dinilainya mengalami pelemahan, ditandai dengan menurunnya jumlah kelas menengah sejak 2019.

Ia pun menegaskan, pentingnya membangun ekosistem industri yang kuat dan mencegah hengkangnya industri ke luar negeri.