Ketua Banggar DPR RI Kritisi Paparan Sri Mulyani soal RABPN 2026, Begini Katanya

"Pemerintah perlu merevitalisasi sektor industri dengan menyiapkan ekosistem industri yang menopangnya seperti tenaga kerja, dukungan pendanaan, riset dan pengembangan teknologi, serta dukungan fiskal," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP itu juga mengkritisi target pengangguran dan gini rasio dalam RAPBN 2026 yang dianggap kurang progresif.

"Pada akhir tahun 2024 tingkat pengangguran 4,76 persen, sedangkan gini ratio 0,381. Sedangkan target RAPBN 2026 tingkat pengangguran 4,44 - 4,96 persen, dan gini ratio 0,377-0,380. Angka ini menunjukkan tidak ada target yang baik bagi menambah lapangan kerja bagi para pengangguran dan pengurangan kesenjangan sosial," pungkasnya.

Kata Sri Mulyani

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program efisiensi anggaran akan terus berlanjut dan menjadi pilar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Penekanan ini disampaikan Sri Mulyani saat menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III. Dokumen ini akan menjadi landasan awal pembahasan APBN tahun depan.

"Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya, jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN," kata Sri Mulyan di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025).

Ditanya mengenai komitmen efisiensi, Sri Mulyani memberikan jawaban tegas.

"Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya dilakukan (efisiensi)," tambahnya, menghilangkan keraguan tentang arah kebijakan fiskal mendatang.

Baca Juga: Rotasi Besar-besaran di Kemenkeu Libatkan Petinggi TNI Hingga Orang Istana, Sri Mulyani Bungkam

Menurut Sri Mulyani, efisiensi yang akan diterapkan bertujuan untuk menguatkan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan penguatan kualitas belanja ini, alokasi belanja negara akan berada di kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2026.

Pemerintah juga berjanji akan memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. Ini demi perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari strategi jangka menengah pemerintah.

Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, strategi jangka menengah pemerintah difokuskan pada delapan strategi yang mendukung agenda pembangunan.