Respon Anggota DPR Soal RUPTL 2025-2034: Komitmen Nyata Indonesia Hadapi Perubahan Iklim

Suara.com - Peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Nasional 2025–2034 oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mendapat sambutan positif dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, menyebut RUPTL ini sebagai pijakan penting dalam transisi energi nasional. Lebih dari sekadar dokumen perencanaan, RUPTL dinilainya sebagai arah baru menuju sistem energi yang bersih, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“RUPTL ini mencerminkan optimisme sekaligus komitmen serius pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Ini bukan hanya soal pembangunan pembangkit, tetapi juga menyangkut arah masa depan energi nasional,” ucap Christiany dalam keterangannya. 

Ia menegaskan bahwa RUPTL bukan semata kumpulan angka dan target. Dokumen ini memuat semangat pemerataan dan keadilan.

Prinsip bahwa listrik adalah hak semua warga negara, dari kota besar hingga daerah terpencil, menjadi benang merah yang perlu dijaga dalam implementasinya.

“Transisi energi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu. RUPTL ini menunjukkan bahwa pemerintah serius memastikan akses listrik yang merata dari kota besar hingga pelosok desa,” ujarnya.

Christiany juga menekankan pentingnya inklusivitas. Transisi energi, katanya, tidak boleh mengabaikan suara-suara kelompok rentan.

“Transisi energi ke depan harus memperhatikan kelompok marginal dan juga perempuan. Keadilan energi juga berarti membuka akses, kesempatan kerja, dan manfaat yang setara bagi semua warga,” jelas legislator dari Sulawesi Utara tersebut.

Namun demikian, keberlanjutan tidak boleh mengorbankan keterjangkauan. Energi yang bersih tetap harus bisa diakses oleh seluruh rakyat. Tidak boleh mahal. Tidak boleh memberatkan.

Baca Juga: RUPTL 20252034, 76 Persen Pembangkit Baru Berbasis Energi Terbarukan

“Rencana ini harus tetap menjaga keterjangkauan energi. Masyarakat tidak boleh terbebani oleh lonjakan biaya. Energi bersih harus hadir tanpa mengorbankan hak dasar rakyat atas akses yang adil dan terjangkau,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Christiany juga mendorong pelibatan aktor-aktor lokal dalam proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan tenaga kerja setempat harus jadi bagian dari perubahan ini. Bukan hanya penonton.

“Kami di Komisi XII DPR RI mendorong agar implementasi RUPTL juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jangan sampai transisi energi hanya berputar di level pusat,” ucapnya. Ia menambahkan, Komisi XII akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif agar pelaksanaan RUPTL benar-benar berpihak pada masyarakat.

Secara nasional, RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Dari jumlah itu, 76 persen bersumber dari EBT. Sumber-sumber tersebut meliputi tenaga surya (17,1 GW), air (11,7 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), bioenergi (0,9 GW), hingga nuklir (0,5 GW).

Selain itu, pengembangan sistem penyimpanan energi seperti battery storage dan pumped storage turut masuk dalam rencana, dengan target kapasitas 10,3 GW. Ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah fluktuasi sumber EBT.

Total kebutuhan investasinya besar: Rp2.967,4 triliun. Mayoritas — sekitar 73 persen — akan digerakkan oleh skema Independent Power Producer (IPP). Sisanya oleh PLN Group.