Suara.com - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, bahwa pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa Haji non-kuota seperti Furoda.
"Menurut Pihak Saudi Arabia visa haji non kuota dari Pemerintah Saudi Arabia seperti Furoda tidak akan keluar," kata Dahnil kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Ia mengingatkan, masyakat jangan sampai tertipu visa Haji Furoda akan terbit di akhir-akhir jelang masa puncak haji.
"Jadi, seluruh calon jamaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa Furoda diakhir-akhir jelang masa puncak Haji ini, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada Visa tersebut," sambungnya.
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, memang pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah Saudi sempat mengeluarkan visa Haji Furoda.
"Namun tahun ini pihak kerajaan tidak menyediakan, karena pihak saudi ingin menertibkan pelaksanaan haji agar lebih baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengaku siap turun tangan membantu komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal masalah keterlambatan penerbitan visa haji furoda.
Ia mengaku terkait keterlambatan itu kewenangan sebenarnya ada di pemerintah Arab.
"Iya, iya. Lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah," kata Nasaruddin di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
Baca Juga: Kronologi Perjalanan Haji Ivan Gunawan di Tengah Kabar Visa Furoda Tidak Keluar
Ia mengatakan, untuk jemaag haji reguler sudah aman semua penerbitan visanya, hanya haji furoda yang masih menunggu.
Kendati begitu, ia mengatakan, sebagian haji furoda sudah terbit visanya dan sudah ada yang berangkat.
"Sebagian sudah ada, tapi masih ada daftar tunggunya, belum keluar. Nah, yang mengeluarkan visa kan di sana ya," ujarnya.
Lebih lanjut, Nasaruddin mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab terkait masalah tersebut.
"Sudah, sudah. Siang malam kami komunikasi. Karena kan keluarnya itu on-off ya," pungkasnya.
Sebelumnya, media sosial sedang diramaikan kabar tentang visa calon jamaah haji furoda dari Indonesia yang dikabarkan belum juga diterbitkan.
Berita Terkait
-
Kronologi Perjalanan Haji Ivan Gunawan di Tengah Kabar Visa Furoda Tidak Keluar
-
Arab Saudi Tak Terbitkan Visa Furoda, Ustaz Derry Sulaiman Beri Pesan untuk Pejuang Haji Tanpa Antri
-
Ditunjuk Jadi Amiratul Hajj, Menteri PPPA Tegaskan Pelaksanaan Haji Harus Sensitif Gender
-
6 Artis yang Tetap Berangkat Haji di Tengah Polemik Visa Furoda
-
Visa Furoda Tak Terbit, Ivan Gunawan Tetap Santai Bagi-bagi Makanan di Madinah
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?