Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melarang warga di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara untuk melakukan penyedotan dan konsumsi air tanah. Hal ini dinilainya perlu dilakukan demi menekan laju penurunan permukaan tanah yang kian mengkhawatirkan.
Pramono Anung mengatakan, eksploitasi air tanah menjadi salah satu penyebab utama turunnya permukaan tanah di Ibu Kota, terutama di wilayah pesisir seperti Muara Angke.
“Yang perlu diketahui masyarakat, permukaan tanah kita (Jakarta) terus-menerus mengalami penurunan. Karena itu, Muara Angke akan menjadi salah satu wilayah yang kami atur terkait larangan pengambilan air tanah,” ujar Pramono Anung saat meninjau pembangunan tanggul pantai di Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, pengambilan air tanah secara terus-menerus mempercepat amblesnya tanah, yang pada akhirnya bisa mengancam keselamatan warga.
"Begitu air tanah disedot, itu justru mempercepat penurunan tanah. Ini sangat berbahaya, apalagi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir,” beber Pramono.
Sebagai solusi, Politisi PDI Perjuangan itu telah menginstruksikan PAM Jaya untuk memastikan distribusi air bersih ke kawasan tersebut.
Lebih lanjut, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden ke-7 RI, Jokowi juga menyebut, upaya ini sudah mulai berjalan dan akan terus ditingkatkan agar warga tidak lagi bergantung pada air tanah.
“Supaya permukaan tanah tidak semakin cepat turun, kami akan perkuat distribusi air bersih. Saat ini PAM Jaya sudah mulai menyalurkan air ke Muara Angke,” pungkas Pramono.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyebut masifnya penggunaan air tanah di sektor industri memicu terjadinya penurunan tanah di kawasan utara Jakarta.
Baca Juga: Ray Rangkuti Skakmat Sekjen Gibranku: Anak Muda Dukung Dinasti Politik, Itu Jauh Lebih Memalukan!
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Ciko Tricanescoro dalam acara daring bertema "Apakah Jakarta Akan Tenggelam?" yang disiarkan laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).
"Fokusnya di utara karena pusat industri semua di utara. Yang membuat penurunan tanah itu pasti aktivitas industri, pelabuhan yang besar. Itu butuh air tanah cukup banyak, makanya fenomena (penurunan tanah) terjadi di utara," beber Ciko Tricanescoro.
Sementara itu, wilayah Selatan yang kebanyakan merupakan permukiman, kebutuhan air tanahnya lebih terbatas ketimbang di kawasan utara.
Ciko Tricanescoro merujuk studi yang menyebutkan bahwa sekitar 40-70 persen faktor penurunan air tanah diakibatkan pengambilan air tanah. Ini berarti selama masih ada yang mengambil air tanah, maka penurunan tanah akan terus terjadi.
"Kami berharap ke depannya pengambilan air tanah bisa berkurang," beber Ciko Tricanescoro.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berfokus pada daerah yang sampai saat ini terjadi penurunan tanah, salah satunya dengan membangun stasiun pantau. Upaya ini diharapkan dapat mengendalikan penurunan tanahnya di daerah tersebut.
Berita Terkait
-
Ray Rangkuti Skakmat Sekjen Gibranku: Anak Muda Dukung Dinasti Politik, Itu Jauh Lebih Memalukan!
-
Kepergok Nebeng Patwal saat Kejebak Macet, Dedi Mulyadi Kena Sentil: Awas Kena E-Tilang
-
Jokowi Acuhkan PPP karena Ongkosnya Mahal? Rocky Gerung Ungkap Nasib PSI jadi Partai Oligarki
-
Rocky Gerung Bongkar Motif Jokowi Pilih PSI: Politisi yang Sudah Ketagihan Kekuasaan
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp51 Triliun, AHY: Fokus Utama Pulihkan Jalan dan Jembatan
-
Perayaan Hanukkah Berdarah di Bondi Beach: 9 Tewas, Diduga Target Komunitas Yahudi?
-
Horor di Bondi Beach: Penembakan Brutal di Pantai Ikonik Australia, 9 Orang Tewas
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
PSI Tapsel Salurkan Bantuan ke Sangkunur, Sejumlah Desa Masih Terisolasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup