Bawaslu Sambut Putusan MK, DPR Justru Anggap Bahaya Konstitusi

Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bicara soal potensi pelanggaran pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan bahwa secara teoritis dan empiris, pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah memungkinkan berkurangnya jumlah pelanggaran pemilu, baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu.

“Ketika beban pengawasan lebih terdistribusi dan tidak menumpuk, maka potensi deteksi dini terhadap pelanggaran juga meningkat,” kata Puadi kepada Suara.com, Rabu (2/7/2025).

Meski begitu, dia menegaskan peningkatan deteksi dini terhadap pelanggaran pemilu juga tetap membutuhkan instrumen lain meski putusan MK telah memisahkan pemilu nasional dan daerah.

“Tentu saja hal ini harus dibarengi dengan perencanaan SDM, anggaran, serta dukungan teknologi informasi yang memadai agar fungsi pengawasan berjalan optimal pada dua momen elektoral yang berbeda,” ujar Puadi.

Hasil Kajian Sementara DPR

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda membocorkan hasil kajian sementara DPR dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dengan daerah.

Kajian itu dibahas dalam rapat konsultasi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Juni kemarin, yang dihadiri pimpinan DPR, Komisi II DPR, Komisi III DPR, dan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Kemudian ada dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Hukum (Menkum), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta unsur penyelenggara pemilu.

Baca Juga: Bawaslu Awasi Ketat 8 Daerah PSU: Terindikasi Pelanggaran, Serang hingga Banjarbaru Jadi Sorotan

Menurutnya, dari kajian sementara ada beberapa persoalan yuridis dari putusan MK.

“Dari kajian sementara kami paling tidak ada beberapa persoalan yuridis yang sangat serius," kata Rifqi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Pertama, putusan MK soal pemisahan pemilu sudah mendahului pembentuk Undang-Undang Dasar.

"Dimana pembentuk Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Demokratis itu maknanya bisa langsung bisa tidak langsung, tapi kemudian MK dalam tanda kutip menyimpulkan bahwa harus dilakukan pemilu yang itu artinya dipilih secara langsung," tutur Rifqi.

Kemudian persoalan kedua, MK sebelumnya sudah memberikan keputusan pada 2019 terkait enam varian keserentakan pelaksanaan pemilu.

"Yang oleh MK sendiri disebutkan Pembentuk Undang-Undang diberikan hak untuk melakukan open legal policy. Artinya kami diminta untuk memilih satu di antara enam. Nah sekarang kami sedang mau revisi, kan pemilunya juga masih lama, 2029 kok tiba-tiba MK menetapkan sendiri salah satu daripada itu," ujar Rifqi.