Suara.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua mendapat respons tak terduga dari Senayan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mendukung langkah tersebut, namun dengan bumbu sindiran pedas yang langsung menjadi sorotan.
Saat dimintai tanggapan, Deddy secara terbuka melontarkan kalimat menohok yang mengaitkan tugas baru Gibran dengan aktivitasnya yang kerap jadi perbincangan publik.
"Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang gitu, daripada bagi skincare ya mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik," kata Deddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Komentar ini seolah menjadi pesan agar Gibran benar-benar serius dan fokus pada tugas barunya di Tanah Cenderawasih, bukan sekadar menjadikannya agenda seremonial.
Deddy bahkan melanjutkan dengan pernyataan yang membandingkan manfaat kehadiran Gibran di Jakarta dan Papua.
"Emang kalau di sini (Jakarta) lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat, kalau di sini kan banyak yang pintar-pintar, berpengalaman," katanya.
Meski melontarkan kritik tajam, Deddy menolak untuk berpikir negatif sepenuhnya terhadap penugasan ini. Ia mengakui bahwa Papua memiliki proyek-proyek strategis berskala raksasa, seperti rencana lumbung pangan (food estate), yang memang membutuhkan pengawasan ketat dan tidak bisa dianggap remeh.
"Ah jangan begitu, itu negatif. Kan pasti penting, misalnya ada food estate 3 juta hektare, 2 juta, 3 juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali. Nggak bisa itu hanya sambil lalu, kan nggak mungkin Presiden ngawasin," pungkasnya.
Informasi mengenai penugasan khusus Gibran ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, ini adalah sebuah terobosan strategis.
Baca Juga: Gibran Ditugaskan Ngantor di Papua, Politisi PDIP Sindir Menohok: Daripada Bagi-bagi Skincare
"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," kata Yusril pada Rabu (2/7/2025).
Pemerintah menegaskan bahwa fokus Gibran di Papua nantinya tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam menentukan arah pembangunan.
Berita Terkait
-
Gibran Ditugaskan Ngantor di Papua, Politisi PDIP Sindir Menohok: Daripada Bagi-bagi Skincare
-
Penari Cilik Pacu Jalur Riau Mendunia! Gibran Sampai Ikut Joget, Kok Bisa Viral?
-
Gibran Ikut Tren Tarian Pacu Jalur, Netizen: Segera Daftarkan ke UNESCO Pak
-
Prabowo Tugaskan Gibran Berkantor di Papua, Deddy Sitorus PDIP: Bagus Sekali, Semoga Lama di Sana
-
Pandji Pragiwaksono Sindir Gibran dan Kaesang soal Jabatan: Anak Jokowi Nggak Bisa Nunggu
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!