Suara.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua mendapat respons tak terduga dari Senayan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mendukung langkah tersebut, namun dengan bumbu sindiran pedas yang langsung menjadi sorotan.
Saat dimintai tanggapan, Deddy secara terbuka melontarkan kalimat menohok yang mengaitkan tugas baru Gibran dengan aktivitasnya yang kerap jadi perbincangan publik.
"Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang gitu, daripada bagi skincare ya mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik," kata Deddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Komentar ini seolah menjadi pesan agar Gibran benar-benar serius dan fokus pada tugas barunya di Tanah Cenderawasih, bukan sekadar menjadikannya agenda seremonial.
Deddy bahkan melanjutkan dengan pernyataan yang membandingkan manfaat kehadiran Gibran di Jakarta dan Papua.
"Emang kalau di sini (Jakarta) lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat, kalau di sini kan banyak yang pintar-pintar, berpengalaman," katanya.
Meski melontarkan kritik tajam, Deddy menolak untuk berpikir negatif sepenuhnya terhadap penugasan ini. Ia mengakui bahwa Papua memiliki proyek-proyek strategis berskala raksasa, seperti rencana lumbung pangan (food estate), yang memang membutuhkan pengawasan ketat dan tidak bisa dianggap remeh.
"Ah jangan begitu, itu negatif. Kan pasti penting, misalnya ada food estate 3 juta hektare, 2 juta, 3 juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali. Nggak bisa itu hanya sambil lalu, kan nggak mungkin Presiden ngawasin," pungkasnya.
Informasi mengenai penugasan khusus Gibran ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, ini adalah sebuah terobosan strategis.
Baca Juga: Gibran Ditugaskan Ngantor di Papua, Politisi PDIP Sindir Menohok: Daripada Bagi-bagi Skincare
"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," kata Yusril pada Rabu (2/7/2025).
Pemerintah menegaskan bahwa fokus Gibran di Papua nantinya tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam menentukan arah pembangunan.
Berita Terkait
-
Gibran Ditugaskan Ngantor di Papua, Politisi PDIP Sindir Menohok: Daripada Bagi-bagi Skincare
-
Penari Cilik Pacu Jalur Riau Mendunia! Gibran Sampai Ikut Joget, Kok Bisa Viral?
-
Gibran Ikut Tren Tarian Pacu Jalur, Netizen: Segera Daftarkan ke UNESCO Pak
-
Prabowo Tugaskan Gibran Berkantor di Papua, Deddy Sitorus PDIP: Bagus Sekali, Semoga Lama di Sana
-
Pandji Pragiwaksono Sindir Gibran dan Kaesang soal Jabatan: Anak Jokowi Nggak Bisa Nunggu
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya