Produksi Dalam Negeri Tak Cukup, Jadi Alasan Pemerintah Buka Keran Impor Food Tray untuk MBG

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap alasan pemerintah memutuskan untuk impor food tray dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Alasannya karena kapasitas industri dalam negeri tidak cukup untuk kebutuhan nasional dalam program MBG.

Dadan menjelaskan kalau produksi dalam negeri baru bisa memproduksi 6 juta tray bahan pangan per bulan. Padahal untuk program MBG, butuh lebih dari itu.

"Jadi kalau sekarang ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, lima bulan, itu artinya dalam negeri hanya mampu memasok 30 juta. Jadi kalau harus semuanya menggunakan tray itu, artinya kan kita masih membutuhkan barang yang didatangkan dari luar negeri," kata Dadan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa sejak awal pelaksanaan program MBG, food tray yang digunakan memang berasal dari luar negeri.

"Ketika kami gunakan itu sebagai percontohan tahun 2024 di Sukabumi, kami cari itu ada di pasaran. Jadi itu barang pasaran biasa saja, tapi ketika kami telusuri di mana diproduksi, ternyata impor," ungkap Dadan.

Namun, Dadan melihat ada potensi untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri melalui program MBG.

Ia menyebut bahwa kehadiran food tray dalam program tersebut justru memantik minat industri lokal untuk mulai memproduksi.

"Awalnya kan tidak ada yang memproduksi, jadi sekarang justru dengan adanya tray yang digunakan itu, industri dalam negeri akhirnya mau memproduksi. Itu salah satu manfaat hadirnya program Makan MBG untuk hilirisasi nikel yang ada di Indonesia," ucapnya.

Baca Juga: Rp335 Triliun untuk MBG, BGN Ungkap Rincian Anggaran Jumbo di DPR

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa pemerintah telah mencabut pembatasan impor terhadap food tray, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan MBG.

Diketahui, food tray sempat masuk dalam daftar 10 komoditas yang terkena larangan dan pembatasan (lartas) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun, aturan tersebut kini telah resmi dicabut.

Relaksasi ini menjadi sorotan karena menyentuh kepentingan program strategis nasional. 

Pemerintah berharap, selain memperlancar distribusi program MBG, kebijakan ini juga mampu mendorong tumbuhnya industri manufaktur dalam negeri yang berbasis sumber daya nasional.

Luhut: Anggaran MBG Prabowo Tahun Depan Naik Dua Kali Lipat

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan kemungkinan besar anggaran program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2026 akan melonjak drastis hingga mencapai Rp 300 triliun

Angka ini hampir dua kali lipat dari anggaran tahun ini yang tercatat Rp 171 triliun, sebuah peningkatan yang disambut Luhut dengan optimisme

Luhut menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar inisiatif pemberian makan, melainkan sebuah instrumen vital untuk mendukung kehidupan masyarakat miskin dan mewujudkan kesetaraan di Indonesia.

Menurutnya, program ini memiliki dampak ganda, tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga secara signifikan mendorong perputaran roda perekonomian daerah.

Salah satu dampak krusial dari program MBG, menurut Luhut, adalah pembentukan rantai pasok di pedesaan. Operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah akan diprioritaskan untuk memanfaatkan bahan baku dari produsen lokal.