Rp335 Triliun untuk MBG, BGN Ungkap Rincian Anggaran Jumbo di DPR

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran sebanyak Rp118 triliun dalam pagu indikatif tahun anggaran 2026 untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.

Usulan tersebut disampaikan Ketua BGN Dadan Hindayana saat rapat dengar pendapat bersama DPR di Gedung DPR RI, Jakarta.

"Kita hari ini membicarakan tentang anggaran, terutama anggaran yang diajukan untuk tahun 2026. Kalau yang 2025 kan sudah terbuka, semua sudah tahu. Sementara kami harus membahas hal-hal terkait pengajuan untuk 2026," ujar Dadan usai mengikuti rapat tertutup dengan DPR, Kamis (10/7/2025).

Dadan menyampaikan, pagu indikatif BGN tahun 2026 saat ini berada di angka Rp217 triliun.

Namun, dengan target penerima manfaat MBG yang mencapai 82,9 juta jiwa mulai Januari 2026, angka tersebut dinilai belum mencukupi.

Karena itu, pihaknya meminta tambahan anggaran untuk tahun depan menjadi Rp335 triliun.

“Kita usulkan tambahan Rp118 triliun,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat program MBG secara penuh mulai Januari 2026, dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun setiap bulan.

“Kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun depan 82,9 juta, maka 82,9 juta sudah mulai dari Januari. Itu artinya Rp25 triliun per bulan,” imbuhnya.

Baca Juga: Anggaran MBG Prabowo Meroket Rp1,1 Triliun dalam Setengah Bulan

Seiring dengan perluasan cakupan program, BGN juga terus mempercepat penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Hingga 10 Juli 2025, jumlah SPPG di Indonesia tercatat sebanyak 1.928 unit.

BGN menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 2.994 unit pada akhir Juli, 8.000 unit di Agustus, 14.000 unit pada September, dan 22.000 unit pada Oktober.

Pada akhir tahun 2025, target jumlah SPPG dipatok mencapai 30.000 unit dan akan terus ditingkatkan hingga 2026.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

Peningkatan jumlah SPPG dan alokasi anggaran dinilai menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program tersebut.