Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk penanganan banjir Jakarta. Ia menegaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan untuk program jangka menengah dan panjang, bukan sekadar solusi sementara.
Hal itu, kata Gubernur DKI Jakarta Pramono mengatakan, telah dibahas dalam rapat terbatas yang digelar pagi tadi di Balai Kota Jakarta.
"Kita sudah memutuskan untuk mengatasi banjir di Jakarta tidak hanya yang bersifat jangka pendek. Dananya cukup besar, hampir Rp4 triliun," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.
Pramono mengaku, mengatasi banjir di Jakarta memang tidaklah mudah. Hal ini dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam dua tahun.
"Kita sudah alokasikan dan itu tidak bisa seperti 'Jinny Oh Jinny', 'bim-salabim' kemudian selesai, nggak. Dua tahun kami kerjakan. Normalisasi Sungai Ciliwung akan kami lakukan," kata Pramono, sembari menyebut judul sinetron lawas dari era 1990an.
Ia mengatakan anggaran Rp 4 triliun itu akan digunakan untuk membangun pompa, membeli pompa, pembebasan lahan hingga ke urusan pembebasan lahan.
Ia menyebut anggaran itu dialokasikan untuk dua tahun anggaran ke depan, yakni 2025–2026, dan akan dilanjutkan di tahun berikutnya.
“Itu adalah dana untuk tahun anggaran 2025–2026. Nanti ada lagi 2026–2027. Jadi secara keseluruhan, untuk pengaturan penanggulangan banjir di Jakarta, kami ingin menyelesaikan banjir tidak secara pendek, tetapi menengah-panjang,” ujarnya.
Ia menjlai langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam mengubah pendekatan penanganan banjir yang selama ini dinilai hanya reaktif.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tolak Narasi Banjir Kiriman, Tunjuk Hidung Pengusaha Jakarta Jadi Biang Kerok
Menurut Pramono, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir akan mulai dilakukan secara masif sejak tahun depan.
“Dan untuk itu akan segera dimulai,” tegas dia.
Pram Minta Maaf
Awal bulan di pertengahan tahun 2025, Jakarta kembali dikepung banjir. Ratusan titik tergenang dan hampir seribu warga terpaksa mengungsi.
Pramono pun menyampaikan permintaan maaf atas banjir yang lagi-lagi dirasakan warga Jakarta.
"Memang terkadang kita nggak boleh melawan banjir, tapi bagaimana kita menyiasati bahwa banjir yang terjadi itu bisa kita alihkan bisa kita salurkan tidak membawa dampak kepada masyarakat," kata Pramono.
Berita Terkait
-
Car Free Night Bakal Digelar, Wagub Rano Karno Sebut Dukuh Atas Jadi Opsi
-
Bukan di Jalan Utama, Konsep Car Free Night Jakarta Mungkin Tiru Hong Kong
-
Blok M Bersolek! 3 Taman Ikonik Bakal Digabung Jadi Jogging Track Terpanjang
-
Ambisi Jakarta Masuk 50 Kota Terbaik Dunia Dimulai dari Lapangan Banteng, Ini Respons Sri Mulyani
-
Jakarta Banjir, Gubernur Jabar Sebut Bendungan Ciawi Percuma Jika Hilir Tak Dibenah
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar