Suara.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Car Free Night (CFN) masih berada dalam tahap kajian mendalam.
Meski sempat direncanakan uji coba oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno beberapa waktu lalu, pelaksanaannya urung dilakukan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut pihaknya masih melakukan benchmarking atau studi banding dengan sejumlah kota besar dunia.
Tujuannya agar program ini tidak serta-merta mengganggu denyut ekonomi di wilayah yang menjadi lokasi CFN.
“Saat ini kami terus melakukan kajian agar lokasi CFN nantinya memenuhi aspek keberlanjutan dan tidak mengganggu aktivitas lain yang sudah ada di sana,” ujar Syafrin saat rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Dalam proses kajian tersebut, Dishub mengamati implementasi program serupa di kota-kota seperti Hong Kong, Singapura, hingga Tokyo.
Syafrin mencontohkan, di Hong Kong, kegiatan seperti night market tidak digelar di jalan utama.
Sebaliknya, kegiatan justru difokuskan di jalan paralel yang dinilai membutuhkan dorongan aktivitas ekonomi.
“Di Hong Kong ada yang namanya Road Temple yang paralel dengan Nathan Road. Jalan utama yang sudah tinggi aktivitas ekonominya tidak diganggu lagi,” jelasnya.
Baca Juga: ASN Pemprov DKI Masih Bandel Pakai Kendaraan Pribadi Hari Rabu, Pramono Janji Kasih Hukuman Tegas
Pendekatan serupa, lanjut Syafrin, juga diterapkan di Singapura. Sementara di Jepang, khususnya kawasan Ginza, CFN dilakukan secara musiman—yakni saat musim semi dan terbatas dari pukul 12.00 hingga 18.00 WIB.
Langkah ini, menurut Syafrin, menjadi pertimbangan penting agar pelaksanaan CFN di Jakarta tidak dilakukan secara serampangan, melainkan benar-benar menciptakan ruang publik malam hari yang berdampak positif secara sosial dan ekonomi.
“Kami harapkan, hasil kajian ini bisa memberikan rumusan yang optimal untuk implementasi Car Free Night di Jakarta,” pungkas Syafrin.
Berita Terkait
-
Blok M Bersolek! 3 Taman Ikonik Bakal Digabung Jadi Jogging Track Terpanjang
-
Ambisi Jakarta Masuk 50 Kota Terbaik Dunia Dimulai dari Lapangan Banteng, Ini Respons Sri Mulyani
-
Jakarta Banjir, Gubernur Jabar Sebut Bendungan Ciawi Percuma Jika Hilir Tak Dibenah
-
Gubernur Pramono Klaim Sukses Hapus Jakarta dari Urutan Puncak Kota Termacet di Indonesia
-
ASN Pemprov DKI Masih Bandel Pakai Kendaraan Pribadi Hari Rabu, Pramono Janji Kasih Hukuman Tegas
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Geger Beda Data Sawit RI-Singapura: Indikasi Manipulasi Ekspor hingga 'Penyunatan' Harga Terkuak!
-
3 Persoalan Masih Jadi Sengketa Amerika Serikat - Iran di Perundingan
-
Diplomasi Nuklir Iran Memanas, Amerika Serikat Memberikan Ultimatum Mau Mengubah Poin Kesepakatan
-
Bahlil Peringatkan Kader Golkar Sulut: Jangan Ada Kubu Sana-Sini Kalau Mau Menang 2029!
-
Blokade Selat Hormuz Penghambat Utama Kesepakatan Damai Amerika Serikat dan Iran
-
Ironi Sawit RI: Indonesia Punya Kebun, Tapi Kenapa Singapura yang Meraup Cuan?
-
Ini Poin Jalan Buntu Perundingan Amerika Serikat dan Iran
-
Breakingnews! Negosiasi Amerika Serikat dan Iran di Pakistan Buntu
-
Berompi Oranye dan Tangan Terborgol, Bupati Tulungagung Tertunduk Lesu Usai Kena OTT KPK: Mohon Maaf
-
Negosiasi Iran dan AS di Islamabad Berlanjut, Delegasi Perpanjang Waktu Perundingan