Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara terbuka 'menampar' narasi usang yang menyebut Bogor sebagai biang kerok banjir Jakarta. Tak hanya membantah, ia justru menunjuk hidung para pengusaha asal Jakarta sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan di kawasan Puncak.
Menurut Dedi, anggapan bahwa Bogor "mengirim" banjir adalah pemahaman yang keliru terhadap siklus alam yang tidak bisa dihindari.
"Gini, gak ada banjir kiriman dari Bogor, air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang rendah. itu aspek siklus alam," ujar Dedi di Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025).
Secara blak-blakan, Dedi menyentil pihak yang paling bertanggung jawab atas masifnya perubahan fungsi lahan di wilayahnya, yang notabene menjadi pemicu banjir.
"Kalau mau kita jujur perubahan alih fungsi lahan dan tata ruang di Bogor juga kan para pengusahanya dari mana, gitu lho," ucapnya dengan nada menyindir.
Ia juga mengingatkan bahwa Jakarta sebagai daerah hilir tidak bisa hanya berpangku tangan dan menyalahkan hulu. Keberadaan Bendungan Ciawi pun, menurutnya, bukan solusi pamungkas jika Jakarta tidak berbenah secara serius.
"Bendungan Ciawi itu kan merupakan bendungan yang airnya mampir terus kan jalan. itu kan diperlukan langkah-langkah hilirisasinya, hilirnya harus segera ditata," tegasnya.
Dedi kemudian memaparkan masalah kronis di Ibu Kota yang tak kunjung selesai: pendangkalan sungai dan hilangnya rawa-rawa sebagai kantong air alami akibat pembangunan yang tak terkendali.
"Selama sungainya masih dangkal, selama sungainya masih sempit, selama rawa-rawa terus diuruk untuk pembangunan, banjir pasti akan terus terjadi," tuturnya.
Baca Juga: Akhir Cerita Anak Pemulung Bantargebang Ditolak Masuk SMP Negeri Kota Bekasi
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam dan terus berupaya melakukan pemulihan lingkungan, meski harus menelan biaya yang sangat fantastis.
"Walaupun biayanya sangat mahal ya, recovery lingkungan itu lebih mahal dari pembangunan. Nah tentunya tidak bisa jalan sendiri harus semua orang bekerja sama untuk concern menyelesaikan lingkungan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Akhir Cerita Anak Pemulung Bantargebang Ditolak Masuk SMP Negeri Kota Bekasi
-
7 Potret Rumah Mewah Tamara Geraldine Dilanda Banjir, Air Sampai Setinggi Pinggang Orang Dewasa
-
Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Bareng KPK dan Kepala Daerah Lain, Dedi Mulyadi Datang Terlambat
-
Dedi Mulyadi Bongkar Biang Kerok Banjir Bekasi-Karawang, Sentil Kepala Daerah
-
Dedi Mulyadi Tanggapi Pengakuan Hubungan dari Sherly Tjoanda
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar