Suara.com - Pakar politik, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai pernyataan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi yang merasa sedang dijatuhkan reputasi politiknya, tak bisa dipisahkan dari manuver politiknya.
Hal itu disampaikan Dedi, merespons pernyataan Jokowi yang merasa reputasinya sedang dijatuhkan lewat isu ijazah palsu dan upaya pemakzulan terhadap putranya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Rakah.
"Kondisi ini tidak dalam men-downgrade Jokowi, tetapi imbas manuver politik Jokowi yang memang buruk," kata Dedi saat dihubungi Suara.com pada Senin 14 Juli 2025.
Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan manuver politik menjelang dirinya lengser setelah 10 tahun berkuasa. Dia berpaling dari PDIP, dan mengusung putranya Gibran mendampingi Prabowo Subiahto pada Pilpres 2024 lalu.
Majunya Gibran juga tak kalah menuai kritik. Gibran awalnya tidak memenuhi syarat usia sebagai calon wakil presiden.
Gibran akhirnya bisa melenggang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden.
Putusan MK itu pun kontroversial, karena proses putusannya dipimpin Anwar Usman--yang tak lain paman Gibran, atau ipar Jokowi.
Dedi mengamini bahwa kedua isu tersebut bermuatan politis yang bertujuan menjatuhkan reputasi Jokowi sebagai tokoh politik. Dedi menilai terdapat alasan mengapa isu ijazah palsu tersebut terus menguat.
"Karena Jokowi memang membuka peluang dituduh miliki ijazah palsu karena tidak adanya bukti keasliannya, padahal Jokowi menggunakan ijazah yang sama saat mendaftar di KPU Surakarta, Jakarta dan Nasional. Artinya, Jokowi juga tidak memiliki bukti soal keaslian Ijazah itu," jelas Dedi.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Siap Tunjukkan Ijazah Asli di Pengadilan, Netizen Salfok ke Tangannya: Kok Membesar?
Begitu pula dengan upaya pemakzulan Gibran--konsekuensi dari cara yang ditempuhnya untuk menjadikan putranya sebagai wakil presiden.
"Artinya Jokowi miliki sejumlah alasan untuk didesak pada dua hal itu (tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran)," kata Dedi.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jokowi merasa ada upaya untuk menjatuhkan reputasi politiknya. Upaya itu menurutnya lewat tuduhan ijazah palsu, dan pemakzulan terhadap Gibran.
"Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu, pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin (14/7/2025).
Menurutnya tujuan dari rentetan isu itu sangat jelas: upaya sistematis untuk merusak reputasinya dan menggerus citranya di mata publik.
Dia juga merasa ada skenario untuk menghapus warisan dan prestasi yang telah ia bangun selama dua periode kepemimpinannya sebagai presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Usai Didemo Ratusan Siswa, Kepsek SMAN 1 Cimarga Segera Diperiksa Polisi Terkait Kasus Kekerasan
-
Riwayat Pendidikan Dadan Hindayana, Ahli Serangga yang Kini Jadi Bos MBG
-
Nasib Kepala SMA Negeri 1 Cimarga yang Tampar Siswa karena Ketahuan Merokok Bergantung Hasil Visum
-
Bullying di SMP Grobogan Berujung Kematian, KPAI: Harus Diproses Hukum Bila Terbukti Ada Kekerasan
-
Sebut 99,9 Persen Palsu, Roy Suryo Bongkar Kejanggalan Ijazah Jokowi, Kini Buru Bukti ke KPU Solo
-
Dokter Tifa Syok Terima Ijazah Jokowi dari KPU: Tanda Tangan Rektor dan NIM Diblok Hitam
-
Nadiem Makarim Kembali ke Kejaksaan Agung Usai Operasi, Mengaku Siap Jalani Proses Hukum!
-
PSI Gelar Konsolidasi Undang DPD hingga DPW se-Indonesia di Jakarta, Ini yang Dibahas
-
Bikin Gaduh karena Hina Kiai, KPI Siap Ambil Sikap Tegas ke Trans7, Apa Sanksinya?
-
Kementerian PU Akan Siapkan Pelatihan Konstruksi untuk Santri, Pastikan Tak Ada Unsur Eksploitasi