Menurutnya, keberadaan orang tua di area sekolah justru bisa menimbulkan pemikiran negatif, seperti saling bergosip hingga mengintervensi guru, yang pada akhirnya dapat mengganggu proses belajar mengajar.
3. 'Gubernur Konten': Pujian yang Disalahartikan
Sebutan "Gubernur Konten" yang dilontarkan oleh Gubernur Kaltim, Rudi Mas'ud, sempat viral dan memicu reaksi negatif dari pendukung KDM.
Namun, Dedi Mulyadi dengan santai mengklarifikasi bahwa pernyataan sahabatnya itu sebenarnya adalah sebuah pujian.
"Kalimat awalnya begini 'kang Dedi Gubernur kontennya top', tujuannya adalah konten kang Dedi itu top sebagai gubernur, jadi bukan tujuannya menyatakan bahwa saya Gubernur konten,” jelasnya.
4. Menangis Dengar Pengakuan Saksi Palsu Kasus Vina
Keterlibatan Dedi Mulyadi dalam mengawal kasus Vina Cirebon juga tak luput dari perhatian.
Momen emosional terjadi saat ia tak kuasa menahan tangis mendengar pengakuan Dede Riswanto, salah satu saksi yang mengaku telah memberikan kesaksian palsu pada tahun 2016 di bawah tekanan.
Momen ini terekam kamera dan viral, menunjukkan sisi humanis sang gubernur.
Baca Juga: Anak Dedi Mulyadi Pakai Aset Negara untuk Nikah, Cuma Bayar Uang Kebersihan Rp 20 Juta
5. Vasektomi Sebagai Syarat Menerima Bansos
Salah satu kebijakan KDM yang paling kontroversial adalah menjadikan program vasektomi (KB pria) sebagai salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos).
Ia berpendapat bahwa tanggung jawab pengendalian kelahiran tidak seharusnya hanya dibebankan kepada perempuan.
"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina (sebab yang suka kan suaminya)," ujarnya dengan gaya khas Sunda.
6. Mengirim 'Anak Nakal' ke Barak Militer
Untuk mengatasi kenakalan remaja seperti tawuran, merokok, dan geng motor, Dedi Mulyadi menggagas program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara.
Program ini mengirim para pelajar yang dianggap bermasalah untuk dibina di barak militer bekerjasama dengan TNI.
Kebijakan ini menuai pro dan kontra, di mana sebagian mendukung untuk menciptakan efek jera, sementara pihak lain mengkritiknya karena dianggap tidak sesuai dengan pendekatan psikologis anak.
7. Larangan Wisuda dan Study Tour Mahal
Menyoroti "budaya" masyarakat yang terkadang memaksakan diri demi gengsi, seperti perayaan wisuda dari tingkat TK hingga SMA dan study tour yang memberatkan, KDM mengeluarkan kebijakan larangan.
Menurutnya, esensi pendidikan bukanlah pada perayaan seremonial yang mahal. "Tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan? Kenangan indah itu saat proses belajar tiga tahun," katanya.
8. Menghapus Pekerjaan Rumah (PR) Siswa
"Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah, tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah tidak dibawa menjadi beban di rumah."
Pernyataan ini dilontarkan Dedi Mulyadi bersamaan dengan rencana menghapus PR bagi siswa di Jawa Barat.
Tujuannya agar waktu anak di rumah bisa digunakan untuk berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan, bukan lagi terbebani oleh tugas sekolah.
9. Perintah Pembongkaran BUMD yang Melanggar Aturan
Ketegasan Dedi Mulyadi kembali terlihat saat ia menginstruksikan pembongkaran Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, yang merupakan aset BUMD Provinsi Jawa Barat.
Alasannya, proyek tersebut telah melanggar izin pengelolaan lahan. “Bongkar mulai hari ini meski itu adalah BUMD. Ini berdampak ke lingkungan,” tegasnya melalui akun media sosialnya.
10. Anjuran Hentikan Kerjasama dengan Media
Pernyataan yang satu ini sempat memicu kemarahan dari kalangan insan pers.
Dalam sebuah acara, Dedi Mulyadi menyarankan untuk menghentikan kerja sama dengan media, yang kemudian viral dan dianggap sebagai preseden buruk bagi kebebasan pers.
Pernyataan ini menuai kecaman luas dan desakan klarifikasi dari berbagai organisasi wartawan.
Sederet pernyataan dan kebijakan Dedi Mulyadi di atas menunjukkan karakternya sebagai pemimpin yang tidak takut untuk mendobrak kebiasaan dan mengambil langkah-langkah yang tidak populer.
Meskipun seringkali kontroversial, langkah-langkahnya selalu berhasil memantik diskusi publik yang luas.
Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah-langkah Dedi Mulyadi ini merupakan terobosan yang diperlukan atau justru kebijakan yang terlalu sensasional? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI
-
Massa di Sudirman Bubar: Mahasiswa Mundur Pertama, Disusul Kelompok 'Baju Hitam'
-
Mahasiswa Sudah Pergi, Siapa Massa Berbaju Hitam yang Masih Bertahan di Sudirman?
-
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa
-
Mengapa Pertamax Naik? Teddy Indra Wijaya Ungkap 3 Alasannya
-
Triana ke Mahasiswa: Jangan Lupakan Reformasi Agraria, Tanpa Itu Indonesia Tak Akan Berubah