Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengungkapkan bahwa risiko yang akan dijalani oleh setiap pemimpin adalah tuntutan dari rakyat.
Dedi Mulyadi mengatakan pemimpin yang dipilih secara demokratis, tentu rakyatnya akan menuntut pada pemerintah untuk serba gratis.
“Saat saya menyampaikan curhatan saya tentang pengelolaan keuangan di acara Komisi pemberantasan Korupsi Deputi Bidang Pencegahan di Jakarta, saya menyampaikan bahwa disaat negara dipilih pemimpinnya secara demokratis, secara langsung, maka rakyatnya menuntut pada pemerintah untuk serba gratis,” urai Dedi, dikutip dari tiktoknya @dedimulyadiofficial, Selasa (15/7/25).
“Rumah sakit gratis, sekolah gratis, puskesmas gratis, sedangkan negara mengeluarkan biaya untuk membiayai rumah sakit, membiayai Pendidikan gratis, itu mengeluarkan uang cukup besar,” sambungnya.
Namun setelah semuanya terlaksana, mulai dari kesehatan hingga pendidikan gratis, menurut Dedi justru sikap masyarakat berbanding terbalik.
“Tapi pengeluaran negara yang cukup besar ini tidak berbanding terbalik dengan sikap dan perilaku orangtua,” ungkapnya.
Dedi menyebut jika pemerintah yang sudah memberi fasilitas gratis untuk kesehatan dan Pendidikan ini justru dibalas dengan sikap masyarakat yang masih memanjakan anak-anaknya.
Dedi Mulyadi lantas memperumpamakan dengan kasus pendidikan gratis. Sekolah yang sudah digratiskan tanpa memungut biaya apapun, namun orangtua justru memberi uang jajan yang banyak untuk anaknya.
“Satu sisi sekolahnya gratis, tapi jajan anaknya itu masih Rp 30 ribu, masih Rp 20 ribu, masih Rp 40 ribu, apa artinya? Biaya Pendidikan yang digratiskan, ternyata tidak berbanding terbalik dengan pengeluaran orangtua untuk anaknya yang masih sangat mahal,” ujar Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Ketua RT Gen Z di Jakut Diapresiasi Dedi Mulyadi, Netizen: Gubernur DKI ke Mana?
Dedi menegaskan bahwa jika Pemerintah sudah menggratiskan kesehatan hingga Pendidikan, maka anak-anak harus dididik untuk efisien.
“Arah saya adalah, kalau pemerintah sudah menggratiskan Pendidikan, maka anak-anak pun dididik efisien,” ungkap Dedi.
“Uang jajannya diarahkan untuk biaya investasi masa depannya,” tambahnya.
Dedi mengatakan bahwa dana yang dialokasikan untuk uang jajan tersebut bisa diarahkan untuk biaya investasi di masa depannya.
Selain itu, Dedi juga menyebut kebutuhan orangtua yang biasa dialokasikan untuk biaya Kesehatan bisa disimpan untuk kepentingan masa depan, pasalnya layanan puskesmas dan rumah sakit sudah digratiskan.
“Kebutuhan orangtua misalnya ketika belanja kesehatannya gratis, layanan rumah sakit gratis, layanan puskesmas gratis, maka uang dalam keseharian orang tua pun disimpan untuk kepentingan masa depan,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi