Suara.com - Papua kembali mendapat perhatian internasional.
Kali ini disebut, Papua menjadi tempat pangkalan militer Rusia. Aksi tersebut lantas mendapatkan protes keras dari Australia.
Informasi itu beredar dalam bentuk video di media sosial (Medsos) Facebook.
Akun Facebook bernama "Saipudin Azkandra" mengunggah kabar tersebut pada Sabtu, 29 Juni 2025.
Terdapat narasi diberikan, berikut keterangannya:
“AUSTRALIA PROTES KERAS KE INDONESIA TERKAIT PERMINTAAN RUSIA MEMBANGUN PANGKALAN MILITER DI PAPUA
Rusia dikabarkan ingin gunakan pangkalan militer di Papua dan Australia langsung bereaksi keras. Semuanya bermula dari laporan media Janes yang menyebut Rusia ingin menempatkan pesawat militernya di Biak Papua. Integrated pemimpin oposisi Australia langsung menuding adanya bahaya besar”.
Bukan cuma itu, unggahan disertai takarir:
“Rusia siap melindungi Indonesia…”
Baca Juga: CEK FAKTA: Info Pendaftaran Transmigrasi ke IKN Tersebar di Facebook
Per Jumat, 25 Juli 2025, konten tersebut telah dibagikan lebih dari 31 ribu kali dan mendapat lebih dari 1.400 komentar.
Melansir dari TurnBackHoax.id, tim pemeriksa fakta sebelumnya sudah mengupas klaim mengenai Rusia yang bangun pangkalan militer di Papua lewat artikel “[SALAH] Prabowo Resmi Izinkan Rusia Bangun Pangkalan Militer di Indonesia yang tayang Kamis, 10 Juli 2025.
Faktanya, pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara asing untuk membuka pangkalan di wilayah Indonesia.
Tim pemeriksa fakta lalu memasukkan kata kunci “Australia marah dengar Rusia bangun pangkalan militer di Papua” ke mesin pencarian Google.
Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan kompas.com “Menhan Jelaskan ke Australia: Isu ‘Pangkalan Militer Rusia’ Tak Benar”.
Dalam berita yang tayang April 2025 itu, disebutkan bahwa isu Rusia akan bangun pangkalan militer di Papua telah menjadi perbincangan di Australia.
Namun, Menteri Pertahanan RI sudah menjelaskan ke Wakil Perdana Menteri Australia bahwa isu itu tidak benar.
“Wakil Perdana Menteri Australia telah berkomunikasi dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia mendapat penjelasan bahwa isu terkait penggunaan pangkalan udara Indonesia oleh Rusia tidak benar,” tegas Setjen Kemenhan RI kepada kompas.com, Selasa, 15 April 2025.
Bisa disimpulkan, unggahan berisi klaim “Australia protes keras dengar Rusia akan bangun pangkalan militer di Papua” adalah konten palsu (fabricated content).
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!