Suara.com - Satgas Pangan Polri akhirnya menetapkan tiga petinggi PT Padi Indonesia Maju (PIM) sebagai tersangka dalam skandal beras premium oplosan yang mengguncang publik. Namun, ada kejanggalan yang menjadi sorotan meski dijerat pasal berlapis hingga pencucian uang (TPPU), para bos ini belum ditahan.
Ketiga tersangka yang bertanggung jawab atas peredaran beras oplosan merek-merek populer ini adalah S selaku Presiden Direktur, AI selaku Kepala Pabrik, dan DO selaku Kepala Quality Control.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, membenarkan penetapan tersangka ini setelah penyidik memeriksa serangkaian saksi dan ahli.
"Kami telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan,” kata Helfi kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
Namun, saat ditanya mengenai penahanan, penyidik beralasan bahwa ketiga tersangka hingga kini masih bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan, sehingga penahanan belum dilakukan.
Fakta yang lebih memberatkan terungkap dari hasil penyidikan. Manajemen PT PIM ternyata sempat mendapat teguran tertulis dari penyidik pada 8 Juli 2025, namun teguran tersebut diabaikan begitu saja.
“Tidak ada upaya perbaikan terhadap temuan tersebut,” ungkap Helfi.
Borok perusahaan ini semakin terkuak dengan temuan lemahnya sistem kontrol kualitas di pabrik mereka di Serang, Banten. Dari 22 pegawai di bagian produksi, hanya satu orang Quality Control (QC) yang tersertifikasi. Parahnya lagi, kontrol mutu yang seharusnya dilakukan setiap dua jam sekali, nyatanya hanya dilakukan 1–2 kali dalam sehari.
Merek-Merek Populer yang Kena Oplos
Baca Juga: Gibran Ditangkap Bareskrim Polri, Kronologi Jadi Tersangka dan Kasusnya
Satgas Pangan memastikan beras premium dari merek-merek terkenal yang diproduksi PT PIM terbukti tidak memenuhi standar SNI Beras Premium. Merek-merek tersebut antara lain; Sania, Fortune, Sovia, Siip.
Temuan ini diperkuat dengan hasil uji laboratorium dari Kementerian Pertanian yang menyatakan produk-produk tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Badan Pangan Nasional.
Akibat perbuatannya, ketiga tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar," jelas Helfi.
Kini, publik menanti apakah status kooperatif akan terus membuat para bos produsen beras oplosan ini bebas melenggang di luar tahanan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf