Suara.com - Manuver politik PDI Perjuangan (PDIP) untuk menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan mendapat apresiasi Partai Demokrat.
Bahkan, Demokrat menyebut langkah PDIP pernah dilakoni partai berlambang bintang merci tersebut selama hampir satu dekade.
Lantas, apa esensi sesungguhnya dari peran penyeimbang yang kini menjadi pilihan strategis bagi partai berlambang banteng tersebut?
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, secara terbuka menyambut baik dan menghormati sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintah.
Ia menegaskan, konsep tersebut bukanlah anomali dalam lanskap politik nasional, mengingat Partai Demokrat pernah menjalankan peran identik selama sembilan tahun di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Partai Demokrat pernah juga menjadi partai penyeimbang, selama pemerintahan Pak Jokowi kita juga berada di luar pemerintahan," kata Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Herman memaparkan, esensi fundamental dari peran penyeimbang adalah mendukung kebijakan pemerintah yang secara substantif sejalan dengan aspirasi dan harapan rakyat.
Sebaliknya, menjadi tugas mutlak bagi partai penyeimbang untuk melontarkan kritik proporsional terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan publik.
"Kalau kebijakan negara sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat kami mendukungnya, tetapi kalau ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan aspirasi dan harapan rakyat, mengkritisinya," tegasnya.
Baca Juga: PDIP Main Dua Kaki? Ogah Masuk Kabinet Prabowo, Tapi Juga Tolak Jadi Oposisi
Ia menyoroti peran krusial anggota dewan di parlemen (DPR) sebagai instrumen utama untuk meluruskan dan menyuarakan aspirasi rakyat, meski pada akhirnya memerlukan diskursus dengan pemerintah.
Herman menilai bahwa sikap yang diambil PDIP sudah berada di jalur yang tepat.
Menurutnya, adalah sebuah kondisi ideal jika seluruh potensi bangsa dapat bersatu dalam tujuan kolektif untuk kemajuan negara, sekalipun berangkat dari ide dan gagasan yang divergen.
"Sudah bagus lah, karena idealnya seluruh potensi bangsa bersatu, seluruh potensi bangsa memiliki tujuan yang sama, meskipun dengan pemikiran, ide, gagasan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya harus sama," katanya.
"Jadi menurut saya sudah benar dan konsep itu pernah juga Partai Demokrat lakukan selama 9 tahun," sambungnya.
Sebelumnya, PDIP kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru