Larang Pengibaran Bendera One Piece, Indonesia Dapat Warning Internasional

Penghapusan dilakukan langsung oleh warga menggunakan cat putih.

Sebuah video viral memperlihatkan warga Sragen, Jawa Tengah menghapus mural One Piece di jalan setelah didatangi aparat keamanan.

Ketua Karang Taruna setempat mengaku tidak ada niat buruk, namun tetap diminta menghapus mural tersebut.

Sikap Pejabat Tinggi Negara

Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa ekspresi dan kreativitas warga tidak dilarang selama tidak mengganggu kesakralan Bendera Merah Putih.

Namun, dia mengingatkan bahwa bendera negara adalah lambang keniscayaan yang tidak boleh digantikan atau direndahkan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bahkan menduga fenomena ini sebagai upaya pihak tertentu yang ingin memecah belah bangsa, dengan menyebut adanya laporan intelijen terkait hal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga mengimbau masyarakat agar tidak memprovokasi dengan mengibarkan bendera One Piece.

Dia menyebutnya sebagai tindakan yang merendahkan Bendera Merah Putih sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

Baca Juga: Benarkah Film Merah Putih One for All Buru-buru Dirilis Demi Lawan Viral Bendera One Piece?

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menilai pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.

Siapa Amnesty International?

Amnesty International adalah organisasi non-pemerintah internasional yang fokus pada perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Didirikan pada 1961 di London oleh pengacara Peter Benenson, organisasi ini bekerja secara independen tanpa afiliasi politik, serta dibiayai dari donasi publik.

Tujuan utama Amnesty International adalah memastikan setiap orang di dunia dapat menikmati hak asasi manusia yang dijamin dalam Deklarasi Universal HAM.

Organisasi ini gencar berkampanye untuk menghentikan berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Mereka juga melindungi individu yang menjadi korban penganiayaan karena keyakinan, ras, jenis kelamin, atau alasan diskriminatif lainnya.

Selain itu, Amnesty International konsisten mengadvokasi kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Di Indonesia, Amnesty International aktif memantau dan meneliti kasus pelanggaran HAM, termasuk yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi.

Kontributor : Chusnul Chotimah