Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, kembali jadi sorotan publik usai pernyataannya soal kemungkinan gaji guru tidak sepenuhnya ditanggung negara.
Ucapan tersebut menuai kritik tajam, termasuk dari pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Profesor Sulfikar Amir.
Lewat unggahan di akun X pribadinya, @sociotalker, pada Jumat (8/9/2025), Sulfikar blak-blakan menyindir Sri Mulyani dengan menyebutnya "Ratu Neolib".
"The neoliberal queen finally reveals her true face," tulis Sulfikar, menyertakan tangkapan layar berita berjudul "Gaji Guru & Dosen Kecil, Sri Mulyani: Semua Harus Ditanggung Negara?" yang dimuat media arus utama.
Sindiran itu langsung menjadi bahan perbincangan netizen. Banyak yang menanggapi dengan nada satir dan mengkritik keras wacana pembiayaan gaji guru lewat partisipasi masyarakat.
"Ya udah sampean ga usah digaji aja sekalian," tulis salah satu warganet.
"Dia digaji negara, tunjangan bermiliar-miliar dari negara tapi dia nanya 'Semua harus dari uang negara?' Sungguh terlalu!!" timpal yang lain.
Kekhawatiran pun muncul bahwa profesi guru akan semakin sepi peminat jika negara tidak lagi menanggung gajinya.
Awal Mula Pernyataan Sri Mulyani
Pernyataan kontroversial ini disampaikan Sri Mulyani saat berpidato dalam Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Ia menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen, serta menyebut hal itu sebagai tantangan keuangan negara.
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat?" ujarnya.
Apa Itu Ratu Neolib?
Istilah neolib atau neoliberalisme merujuk pada pandangan ekonomi-politik yang menekankan pasar bebas, privatisasi, deregulasi, dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Paham ini mulai dikenal pada 1930-an di Jerman sebagai upaya memperbaiki kelemahan liberalisme klasik.
Dalam praktiknya, neoliberalisme kerap dikritik karena dianggap meminggirkan peran negara, seperti yang terjadi di Amerika Latin pada 1980-an.
Julukan Ratu Neolib kepada Sri Mulyani dimaknai sebagian pihak sebagai simbol kebijakan yang cenderung mendorong mekanisme pasar dan partisipasi swasta dalam layanan publik, termasuk sektor pendidikan.
Tag
Berita Terkait
-
Purbaya Mau Redenominasi, BI: Harus Direncanakan Matang
-
Menkeu Purbaya Bakal Redenominasi Rupiah, Apa Manfaatnya?
-
Apakah Indonesia Pernah Redenominasi Rupiah? Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Menkeu Purbaya Bakal Redenominasi Uang Rp 1000 Jadai Rp 1, Apa Maksudnya?
-
Sebut Kejagung Layak Tetapkan Sri Mulyani Tersangka, OC Kaligis: Masa Anak Buah yang Dikorbankan?
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
Terkini
-
DPR Dukung BGN Tutup Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG: Keselamatan Anak-anak Prioritas Utama
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Selama Seminggu, Jakarta Hujan Lebat dan Angin Kencang
-
Setelah Gelar Pahlawan, Kisah Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah akan Dibukukan Pemerintah
-
Dari Kelapa Gading ke Senayan: Ledakan SMA 72 Jakarta Picu Perdebatan Pemblokiran Game Kekerasan
-
Terungkap! Terduga Pelaku Bom SMA 72 Jakarta Bertindak Sendiri, Polisi Dalami Latar Belakang
-
Skandal Terlupakan? Sepatu Kets asal Banten Terpapar Radioaktif Jauh Sebelum Kasus Udang Mencuat
-
GeoDipa Dorong Budaya Transformasi Berkelanjutan: Perubahan Harus Dimulai dari Mindset
-
Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan PT Sanitarindo, KPK Lanjutkan Proses Sidang Korupsi JTTS
-
Dimotori Armand Maulana dan Ariel Noah, VISI Audiensi dengan Fraksi PDIP Soal Royalti Musik