Permintaan Maaf Menteri Nusron diapresiasi, Komisi II DPR: Sekarang Sikat Mafia Tanah!

Suara.com - Permintaan maaf Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid atas pernyataan kontroversial yang menyebut semua tanah adalah milik negara dinilai sebagai langkah positif.

Namun, DPR mengingatkan bahwa ujian sesungguhnya terletak pada kemampuan kementerian untuk memberantas praktik mafia tanah yang telah lama merugikan rakyat dan menjadi momok investasi.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menilai sikap Nusron yang terbuka dan kesediaan untuk mengakui kekeliruan merupakan contoh positif yang patut dihargai dari seorang pejabat publik.

Menurutnya, seorang pejabat memang seharusnya meminta maaf jika pernyataan yang disampaikan tidak tepat dan menimbulkan kegaduhan.

"Pernyataan maaf tersebut menunjukkan bahwa Menteri Nusron memiliki keberanian dan kerendahan hati untuk meluruskan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ini langkah baik untuk menjaga kepercayaan publik,” kata Indrajaya kepada wartawan, Selasa (12/8/2025).

Meski demikian, Indrajaya mengingatkan agar permintaan maaf tersebut menjadi momentum strategis bagi Kementerian ATR/BPN untuk lebih fokus menangani permasalahan fundamental di sektor pertanahan.

Khususnya, praktik mafia tanah yang merugikan rakyat kecil dan menghambat investasi.

"Kami di Komisi II DPR RI berharap Menteri Nusron segera mengarahkan seluruh jajaran di ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah secara serius, tegas, dan terukur. Banyak rakyat yang menjadi korban, sehingga langkah nyata sangat dibutuhkan," katanya.

Ia menekankan bahwa pemberantasan mafia tanah memerlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Baca Juga: Nusron Wahid 'Guyon' Soal Tanah: Kredibilitas Pejabat Dipertaruhkan, Kepercayaan Publik Luntur?

Menurutnya, mafia tanah telah menjadi masalah sistemik yang menuntut keseriusan penuh dari pemerintah.

"Kuncinya ada pada penegakan hukum yang konsisten, transparansi pelayanan pertanahan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat," ungkapnya.

Politisi PKB asal Dapil Papua Selatan itu menambahkan, sengketa tanah yang diorkestrasi oleh mafia seringkali memiskinkan masyarakat dan menghambat laju pembangunan.

Fenomena di mana seorang warga yang telah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tiba-tiba dihadapkan pada kemunculan sertifikat lain di atas tanah yang sama merupakan bukti nyata dari praktik lancung ini.

Untuk itu, Indrajaya mendesak Nusron Wahid agar memprioritaskan reformasi struktural di internal BPN serta menindak tegas setiap oknum yang terlibat dalam permainan kasus-kasus pertanahan.

Sebelumnya, Nusron menyatakan bahwa seluruh tanah pada dasarnya adalah milik negara.

Pernyataan tersebut merupakan respons atas pandangan sebagian masyarakat yang menganggap tanah warisan leluhur sebagai hak mutlak, dengan penjelasan bahwa masyarakat hanya diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai regulasi.

Setelah pernyataan ini memicu kontroversi dan protes luas, Menteri Nusron akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengklarifikasi maksud dari pernyataannya.