Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memperluas program sekolah swasta gratis tahun depan.
Sebanyak 258 satuan pendidikan swasta ditargetkan masuk dalam program yang dibiayai penuh APBD.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan penambahan ratusan sekolah itu akan dianggarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.
Nilai anggarannya baru akan ditetapkan setelah disetujui DPRD DKI.
"Rencananya 258 sekolah untuk 2026. Ini kan baru bicara KUA-PPAS-nya ya," kata Sarjoko kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).
Saat ini, Pemprov DKI sudah menjalankan uji coba program sekolah swasta gratis di 40 sekolah yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Namun, pembiayaan baru menyasar sebagian siswa.
Dari total 14.905 siswa di 436 rombongan belajar, baru 4.932 siswa di 142 rombongan belajar yang dibiayai, seluruhnya merupakan kelas awal atau angkatan baru.
"Untuk 40 sekolah itu kurang lebih sekitar Rp107 miliar. Mereka sudah sepakat untuk ikut di dalam penyelenggaraan sekolah gratis. Sehingga di dalam penyelenggaraan pendidikan, mereka tidak akan melakukan pungutan terhadap orang tua atau siswa," jelas Sarjoko.
Meski program sudah berjalan, Sarjoko mengungkapkan belum ada payung hukum resmi yang mengesahkan pelaksanaan sekolah gratis.
Baca Juga: Klaim Cegah Pungli, Pramono-Rano Siap Turun Gunung Pelototi Rekrutmen Damkar
Produk hukum itu masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Pendidikan bersama Biro Hukum DKI sebelum ditandatangani Gubernur DKI Pramono Anung.
"Secara regulasi itu kita masih berproses," ujarnya.
Karena peraturan resmi belum terbit, penyaluran dana untuk uji coba sekolah gratis juga belum dilakukan.
Selama ini, pembiayaan sementara ditanggung pihak sekolah dan siswa yang sebelumnya telah membayar biaya pendidikan.
Nantinya, siswa yang sudah membayar akan menerima pengembalian dana setelah anggaran perubahan selesai dibahas.
"Meskipun mereka belum mendapatkan penyaluran dananya, tetapi secara prinsip mereka sudah menyempakati untuk menyelenggarakan sekolah gratis. Nanti, setelah APBD perubahan ini sudah selesai, pada waktunya nanti akan kita selesaikan untuk pembiayanya," tutup Sarjoko.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!