Sementara itu, Dosen Ilmu Politik UI, Reni Suwarso, menambahkan bahwa keputusan menaikkan PBB secara drastis seringkali didasari oleh kebutuhan anggaran untuk membayar "utang pemilu" atau biaya modal politik yang telah dikeluarkan.
- Gaya 'Heroic Populism' dan Komando Militer di Era Prabowo
Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi topik yang tak kalah panas.
Pakar hukum Bivitri Susanti mengutip istilah "Heroic Populism" dari CSIS untuk menggambarkan pola kebijakan saat ini.
"Jadi populisme tapi tujuannya memang untuk menjadi hero gitu," kata Bivitri, merujuk pada kebijakan yang dibuat tergesa-gesa lalu direvisi langsung dari atas setelah menuai protes.
Zayyid Sulthan Rahman bahkan membuat analogi yang menohok untuk menggambarkan kebijakan populis ini.
"Katakanlah Prabowo ini orang tua, rakyat ini anak-anak. Anak-anaknya teriak lapar, terus Prabowo nanya ‘kalian mau makan apa?’, dan anak-anak ini mau ‘iya kita maunya es krim, kita maunya cokelat’," jelas Zayyid.
"Ketika ada anak-anak yang belajar ‘oh ternyata yang lebih baik itu bukan makan es krim tapi makan nasi’, anak-anak yang ngomong kayak gini, dibilang anak nakal. Direpresi, disingkirkan," lanjutnya.
Sementara itu, Reni Suwarso menilai bahwa berbagai kebijakan ini menunjukkan bahwa pimpinan negara sedang dalam kebingungan.
"Terlihat sekali bahwa pimpinan kita tuh lagi kebingungan. Bingung dia, bagaimana ya menyelesaikan permasalahan yang demikian banyak? Karena tampaknya kaki dan tangannya terikat, terikat dengan masa lalu," ungkap Reni.
Baca Juga: 3 Kebijakan Pemerintahan Prabowo yang Dipuji Ketua DPR Puan Maharani
- Warga Negara Paling Sibuk
Para pembicara sepakat bahwa dalam kondisi politik saat ini, beban untuk mengawal demokrasi justru jatuh ke pundak masyarakat sipil. Bivitri Susanti dengan lantang menyatakan bahwa harapan kini tinggal pada warga.
"Saya bukan meninggikan kita sebagai warga, tapi tinggal kita yang tersisa, guys. Mau ngarepin siapa di DPR? Mau ngarepin siapa di partai politik yang ada?" serunya.
Ia juga berbicara bahwa warga negara Indonesia seolah menjadi yang paling sibuk karena terus-menerus harus bereaksi terhadap kebijakan yang merugikan.
"Kita yang capek. Makanya WNI katanya langsung dapat tiket masuk surga ya? Kita melulu yang kerja. UU TNI, maju. KUHP, harus demo lagi. Kita yang capek," kata dia.
Diskusi publik BEM UI menyoroti keresahan atas arah pemerintahan di era Prabowo yang dinilai belum menunjukkan kepemimpinan yang jelas dan berpihak pada rakyat.
Kebijakan yang berubah-ubah, penegakan hukum yang lemah, serta manuver politik yang sarat kepentingan menjadi sorotan utama.
Berita Terkait
-
Sindir Rakyat yang Gali Cuan Demi Kepentingan Pribadi, Puan: Serakahnomics!
-
Urusan Rakyat Ibarat Cinta Segitiga, Puan ke Pemerintah: Kekuasaan Bukan untuk Menakuti Rakyat
-
Pujian 'Setinggi Langit' Muzani di Sidang Tahunan MPR Soal Tahun Pertama Prabowo Memimpin
-
3 Kebijakan Pemerintahan Prabowo yang Dipuji Ketua DPR Puan Maharani
-
LIVE: Sidang Tahunan MPR 2025: Prabowo Pidato, HUT RI ke-80 dan Momen Persatuan Para Pemimpin
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
Terkini
-
Sosok Raja Yordania Abdullah II: Keturunan Nabi, Pilot Andal, dan Sahabat Karib Presiden Prabowo
-
Pemerintah Genjot Kualitas Calon Pekerja Migran: Bahasa hingga Sertifikasi Jadi Fokus Utama!
-
Raja Yordania Tiba, Catat! Ini 8 Ruas Jalan Utama Jakarta yang Kena Rekayasa Lalin
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
MK Dinilai Gagal Paham Konstitusi? Larangan Jabatan Sipil Seharusnya untuk TNI, Bukan Polri
-
Wagub Babel Hellyana Diperiksa 5 Jam di Bareskrim Polri, Statusnya Kini...
-
Kasus Gus Elham: Berapa Ancamam Hukuman Penjara Pelecehan Seksual Anak?
-
Hidup di Balik Tanggul Luat Raksasa: Kisah Warga Tambakrejo Membangun Harapan dari Akar Mangrove
-
Gaduh Internal Gerindra, Ini 4 Alasan Kader Daerah Tolak Keras Budi Arie
-
TB Hasanuddin: Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas, Tapi Pemerintah Tak Pernah Jalankan