Prabowo Hapus Tantiem BUMN, Ade Armando: Enggak Bikin Kami Jadi Miskin

Suara.com - Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP), Ade Armando, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem bagi jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai langkah yang wajar dalam konteks efisiensi anggaran.

Tantiem sendiri merupakan bentuk penghargaan berupa pembagian keuntungan perusahaan yang biasanya diberikan kepada direksi, komisaris, atau karyawan ketika BUMN mencetak laba.

Menurut Ade, penghapusan kebijakan tersebut tidak seharusnya dipandang negatif.

Ia justru melihat bahwa nilai tantiem di sejumlah BUMN selama ini tergolong besar sehingga terasa tidak selaras dengan semangat penghematan.

Hal itu ia sampaikan saat berada di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Agustus 2025.

“Saya sih merasa bahwa memang kalau tidak diperlukan memang enggak usah, ya. Karena angka tantiem itu, dari apa yang saya dengar, dari berbagai pihaknya, bukan yang saya ya, tapi dari berbagai BUMN yang lain, itu angkanya bisa belasan miliar, bisa puluhan miliar, atau miliaran lah,” ujar Ade.

Bagi Ade, logika efisiensi lebih penting ketimbang mempertahankan privilese.

“Menurut saya tuh memang kalau kita bicara efisiensi, menjadi tidak layak barangkali ya. Ada pihak lain yang harus diefisienkan kan pengeluarannya sementara buat para komisaris baru ini, kita memperoleh penghargaan, ya tantiem ya, bonus ya sebesar itu,” tambahnya.

Lebih jauh, Ade menegaskan bahwa dirinya maupun jajaran komisaris tidak akan sampai dirugikan secara finansial.

Baca Juga: Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ade Armando: It's Okay

Ia menekankan, gaji yang diterima sudah lebih dari cukup sehingga hilangnya tantiem tidak lantas membuat mereka kesulitan.

“Saya minta maaf buat teman-teman komisaris yang lain ya, saatnya dia merasa bahwa kok saya sebagai komisaris itu, mengiyakan begitu saja. Tapi menurut saya kita bicara secara logis saja deh. Kalau itu enggak ada, kan enggak berarti kami menjadi miskin,” katanya.

“Karena gaji yang diberikan kepada para komisaris itu, sudah di atas rata-rata gaji orang Indonesia. Jadi it's okay,” tutup Ade.