Prabowo Ingin Berantas Tambang Ilegal, Konflik Kepentingan Menteri hingga Aparat Bisa Jadi Ujian

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto diingatkan tidak akan mudah menunaikan janji memberantas tambang ilegal.

Artinya, Prabowo harus memastikan diri dan sekelilingnya tidak ada konflik kepentingan terutama dalam hal pelibatan aktivitas tambang ilegal.

Ahli hukum tata negara Refly Harun mengingatkan bahwa persoalan paling mendasar dalam penertiban tambang ilegal memang terkait konflik kepentingan di lingkar kekuasaan.

Ia menilai, komitmen presiden bisa runtuh bila dirinya atau orang-orang dekatnya justru terlibat dalam bisnis tersebut.

"Let's say Prabowo mau menertibkan tambang-tambang ilegal. Maka one thing for sure, pastikan dulu dia tidak terlibat conflict of interest," ujar Refly, dikutip dari tayangan pada kanal YouTube pribadinya, Senin (18/8/2025).

"Tidak didapatkan dirinya, keluarganya, kerabatnya itu bermain tambang ilegal. Pastikan dulu satu, baru bisa jalan," katanya menambahkan.

Prabowo juga harus memastikan pembantu-pembantu terdekatnya, mulai dari aparat penegak hukum hingga jajaran kabinetnya harus bersih dari kepentingan tambang ilegal.

"Siapa saja? Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, menteri-menteri, pastikan itu. Pastikan donator-donatur politiknya juga tidak terlibat tambang ilegal. Itu termasuk conflict of interest. Baru bisa memberantas tambang ilegal tersebut," katanya.

Hal tersebut dinilai penting untuk dipastikan agar tujuan pemberantasan tambang ilegal bisa lebih mudah dilakukan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pakai Tanjak Melayu Warna Biru, Apa Maknanya?

"Karena kalau enggak ya cuma omon-omon saja," ucap Refly.

Pernyataan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk memberantas tambang ilegal itu saat pidato kenegaraan dalam sidang tahunan di Gedung DPR/MPR, 15 Agustus 2025 lalu.

Prabowo mengatakan bahwa tujuan memberantas tambang ilegal itu karena telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Ia menegaskan, penindakan dilakukan tanpa pandang bulu, bahkan bila melibatkan jenderal aktif maupun purnawirawan yang kerap dituding membeking praktik haram itu.