Suara.com - Jagat media sosial Indonesia digemparkan oleh beredarnya sebuah surat undangan rapat yang dinilai menyalahgunakan wewenang dan fasilitas negara. Tak main-main, surat tersebut menggunakan kop resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk agenda rapat persiapan pernikahan putri Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
Surat bernomor 402/SU/PR.01.03/08/2025 itu secara terang-terangan mengundang sejumlah pihak untuk membahas teknis pernikahan Amadhea & Derry.
Ironisnya lagi, rapat tersebut dijadwalkan dan dilaksanakan di salah satu ruangan paling terhormat di markas besar BNPB.
"Yth. Bapak/Ibu sebagaimana terlampir. Dalam rangka pelaksanaan persiapan pernikahan Putri Kepala BNPB, Amadhea & Derry, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu koordinator dalam pembahasan yang akan diselenggarakan pada Rabu, 13 Agustus 2025. Pukul15.30 WIB - Selesai," demikian bunyi kutipan surat yang viral, dilihat Minggu (24/8/2025).
Lokasi rapat yang dipilih pun menambah kontroversi. "Ruang Rapat Aula Sutopo Purwo Nugroho Lt.15 Graha BNPB. Jalan Pramuka Kavling 38 Jakarta Timur," lanjut surat tersebut, merujuk pada aula yang dinamai untuk menghormati mendiang Humas BNPB yang sangat dicintai publik.
Surat tersebut diketahui ditembuskan langsung oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, yang kemudian menjadi juru bicara untuk mengklarifikasi polemik ini.
BNPB Buka Suara
Merespons kegaduhan yang meluas, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu, 23 Agustus 2025, ia membenarkan keaslian surat undangan dan pelaksanaan rapat tersebut.
Rustian menjelaskan bahwa undangan itu memang ditujukan kepada panitia internal yang telah dibentuk oleh Letjen Suharyanto untuk membantu kelancaran acara pernikahan putrinya.
Baca Juga: Gibran Luruskan soal Muka 'Judes', tapi 'No Comment' soal Tunjangan DPR
"Undangan tersebut ditujukan kepada panitia (pernikahan putri Kepala BNPB) yang sudah ditentukan oleh beliau. Panitia ini ada internal BNPB ada juga sebagian angkatan beliau," ujar Rustian.
Ia tidak menampik bahwa panitia tersebut terdiri dari jajaran internal BNPB serta pihak eksternal dari kolega Suharyanto, termasuk dari unsur kepolisian.
"Undangan tersebut ditujukan kepada panitia yang ditentukan beliau. Ada internal, ada juga sebagian angkatan beliau, termasuk polisinya," kata Rustian.
Menurutnya, rapat itu digelar untuk membantu tugas wedding organizer (WO) yang telah ditunjuk secara profesional oleh keluarga.
"Jadi, dengan telah terbentukanya panitia ini perlu diadakan rapat untuk bantu WO yang telah beliau tunjuk," jelasnya.
Lantas, apa alasan penggunaan kop surat resmi negara untuk urusan pribadi? Rustian berdalih hal itu terpaksa dilakukan karena keterbatasan waktu yang dimiliki Kepala BNPB.
Berita Terkait
-
Gibran Luruskan soal Muka 'Judes', tapi 'No Comment' soal Tunjangan DPR
-
Oknum Guru Ngamuk Hampir Cekik Siswa Saat Upacara, Siswa Lain Histeris Ketakutan
-
Dedi Mulyadi Puji Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Indramayu, Bukti Polri Tak Pandang Bulu
-
Viral! Bocah SD Tarik Perahu Teman dari Arus Deras Demi Bisa Sekolah
-
Viral Dedi Mulyadi Sebut Rakyat Juga Korupsi Sama Seperti Politisi: Dikasih Lapak 1 Ambil 5
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak
-
Menteri Dikdasmen Targetkan Permen Antibullying Rampung Akhir 2025, Berlaku di Sekolah Mulai 2026
-
Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu di Bekasi, Simpan Paket 1 Kg dalam Bungkus Teh
-
Mendikdasmen Abdul Muti: Banyak Teman Bikin Anak Lebih Aman di Sekolah