Suara.com - Jagat media sosial Indonesia digemparkan oleh beredarnya sebuah surat undangan rapat yang dinilai menyalahgunakan wewenang dan fasilitas negara. Tak main-main, surat tersebut menggunakan kop resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk agenda rapat persiapan pernikahan putri Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
Surat bernomor 402/SU/PR.01.03/08/2025 itu secara terang-terangan mengundang sejumlah pihak untuk membahas teknis pernikahan Amadhea & Derry.
Ironisnya lagi, rapat tersebut dijadwalkan dan dilaksanakan di salah satu ruangan paling terhormat di markas besar BNPB.
"Yth. Bapak/Ibu sebagaimana terlampir. Dalam rangka pelaksanaan persiapan pernikahan Putri Kepala BNPB, Amadhea & Derry, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu koordinator dalam pembahasan yang akan diselenggarakan pada Rabu, 13 Agustus 2025. Pukul15.30 WIB - Selesai," demikian bunyi kutipan surat yang viral, dilihat Minggu (24/8/2025).
Lokasi rapat yang dipilih pun menambah kontroversi. "Ruang Rapat Aula Sutopo Purwo Nugroho Lt.15 Graha BNPB. Jalan Pramuka Kavling 38 Jakarta Timur," lanjut surat tersebut, merujuk pada aula yang dinamai untuk menghormati mendiang Humas BNPB yang sangat dicintai publik.
Surat tersebut diketahui ditembuskan langsung oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, yang kemudian menjadi juru bicara untuk mengklarifikasi polemik ini.
BNPB Buka Suara
Merespons kegaduhan yang meluas, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu, 23 Agustus 2025, ia membenarkan keaslian surat undangan dan pelaksanaan rapat tersebut.
Rustian menjelaskan bahwa undangan itu memang ditujukan kepada panitia internal yang telah dibentuk oleh Letjen Suharyanto untuk membantu kelancaran acara pernikahan putrinya.
Baca Juga: Gibran Luruskan soal Muka 'Judes', tapi 'No Comment' soal Tunjangan DPR
"Undangan tersebut ditujukan kepada panitia (pernikahan putri Kepala BNPB) yang sudah ditentukan oleh beliau. Panitia ini ada internal BNPB ada juga sebagian angkatan beliau," ujar Rustian.
Ia tidak menampik bahwa panitia tersebut terdiri dari jajaran internal BNPB serta pihak eksternal dari kolega Suharyanto, termasuk dari unsur kepolisian.
"Undangan tersebut ditujukan kepada panitia yang ditentukan beliau. Ada internal, ada juga sebagian angkatan beliau, termasuk polisinya," kata Rustian.
Menurutnya, rapat itu digelar untuk membantu tugas wedding organizer (WO) yang telah ditunjuk secara profesional oleh keluarga.
"Jadi, dengan telah terbentukanya panitia ini perlu diadakan rapat untuk bantu WO yang telah beliau tunjuk," jelasnya.
Lantas, apa alasan penggunaan kop surat resmi negara untuk urusan pribadi? Rustian berdalih hal itu terpaksa dilakukan karena keterbatasan waktu yang dimiliki Kepala BNPB.
"Keterbatasan waktu beliau (Suharyanto) juga karena terjadi banjir longsor dan karhutla, beliau sibuk. Kami juga sibuk di daerah masing-masing dan waktu itu bisa dilaksanakan dan dikumpulkan sehingga pakai kop BNPB," kilah Rustian.
Ia menegaskan bahwa panitia bentukan ini hanya bertugas mempermudah koordinasi dengan WO, terutama dalam hal memilah tamu undangan saat acara berlangsung.
"Beliau (Suharyanto) wanti-wanti kami hanya membantu WO yang sudah ditunjuk dengan memberikan masukan-masukan mengonsolidasikan semua seksi-seksi," tuturnya.
Di tengah kontroversi penyalahgunaan fasilitas, Rustian memastikan tidak ada sepeser pun anggaran negara yang digunakan untuk acara pernikahan tersebut.
"Beliau TNI, paham betul tentang penggunaan anggaran negara ini," ucapnya.
Dengan klarifikasi tersebut, pihak BNPB berharap polemik ini dapat segera berakhir. "Semoga informasi in semakin jelas dan kami mohon polemik ini bisa diakhiri sampai disini," tuntasnya.
Berita Terkait
-
Gibran Luruskan soal Muka 'Judes', tapi 'No Comment' soal Tunjangan DPR
-
Oknum Guru Ngamuk Hampir Cekik Siswa Saat Upacara, Siswa Lain Histeris Ketakutan
-
Dedi Mulyadi Puji Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan di Indramayu, Bukti Polri Tak Pandang Bulu
-
Viral! Bocah SD Tarik Perahu Teman dari Arus Deras Demi Bisa Sekolah
-
Viral Dedi Mulyadi Sebut Rakyat Juga Korupsi Sama Seperti Politisi: Dikasih Lapak 1 Ambil 5
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Kubu Kerry Riza Sebut Jaksa Paksakan Keputusan Bisnis Jadi Tindak Pidana Korupsi
-
Konflik Kartel Meksiko Geser Rantai Pasok Narkoba ke Indonesia, BNN Waspadai Jalur Alternatif
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
Jelang Vonis Korupsi Pertamina, Ketua Hakim Beri Peringatan Keras: Jangan Coba-coba Pengaruhi Kami!
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Kerry Adrianto Merasa Dijebak dalam Kasus Korupsi Pertamina
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
-
Unik, Aksi Massa di Mapolda DIY Bergerak Organik Tanpa Orasi dan Tuntutan Tertulis
-
Aksi di Mapolda DIY: Massa Kecam Kekerasan Aparat yang Tewaskan Bocah di Maluku
-
Terkuak! Bukan Polisi, Pelaku Penganiaya Pegawai SPBU di Cipinang Ternyata Wiraswasta