Suara.com - Pemandangan kontras dirasakan di area Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta saat terjadinya aksi massa di kawasan tersebut pada Senin (25/8/2025).
Saat di luar gerbang, massa dari berbagai aliansi mahasiswa dan pemuda menggelar aksi panas menuntut pembubaran DPR, di dalam salah satu ruang rapat, Komisi I melanjutkan agenda krusial membahas masa depan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran di Komisi I DPR RI tetap berjalan sesuai jadwal pada Senin (25/8/2025), tak terpengaruh oleh aksi unjuk rasa besar yang diwarnai ketegangan di luar Gedung Parlemen.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, yang memimpin rapat, mengakui situasi memanas di luar, namun menegaskan hal itu tidak akan menyurutkan tugas konstitusional dewan.
"Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para narasumber di siang hari ini, walaupun di luar suasana mungkin agak sedikit memanas, akan tetapi jangan sampai menyurutkan niat ataupun amanat tugas, amanat kita, dalam melaksanakan dan menunaikan tugas kita untuk bangsa dan negara," ujar Dave saat membuka rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Di dalam ruang rapat Komisi I, suasana berlangsung khidmat.
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah narasumber penting untuk dimintai masukan terkait RUU Penyiaran, sebuah regulasi yang dinilai krusial di tengah pesatnya perkembangan dunia digital.
Beberapa di antara yang hadir, yakni juru bicara dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Masduki Baidowi, juru bicara dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Martinus, serta perwakilan dari Komnas Pengendalian Tembakau, Prof Dr Hasbullah Thabrany, beserta jajaran mereka.
Sementara itu, di luar gedung, ratusan orang dari berbagai aliansi mahasiswa dan pemuda menyuarakan mosi tidak percaya terhadap lembaga legislatif.
Baca Juga: Tercecer dari Gerombolannya, Polisi Bermotor Disoraki Demonstran Bubarkan DPR
Aksi yang informasinya telah menyebar luas sejak beberapa hari sebelumnya itu dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.
Empat tuntutan utama menjadi gema di sepanjang aksi. Tuntutan paling keras adalah seruan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain itu, massa juga menuntut penghapusan gaji dan tunjangan anggota DPR, mendesak pengesahan segera RUU Perampasan Aset, hingga tuntutan spesifik untuk melengserkan Puan Maharani dari kursi Ketua DPR.
Seruan aksi ini diikuti oleh berbagai kelompok, di antaranya Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI, BEM Nusantara Pengurus Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Jakarta Timur, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Barat.
Dampak dari aksi massa ini langsung terasa di salah satu urat nadi lalu lintas ibu kota. Pihak kepolisian terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto.
Pantauan di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB menunjukkan, arus kendaraan dari arah Semanggi yang hendak menuju Slipi atau Grogol dialihkan sepenuhnya ke Jalan Gerbang Pemuda. Jalanan di depan Gedung DPR/MPR RI praktis ditutup, dengan hanya jalur Transjakarta yang masih dibuka secara terbatas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional