Suara.com - Nama Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjadi bulan-bulanan warganet lantaran dinilai melecehkan warga yang kecewa dengan kenaikan tunjangan anggota dewan.
Dalam beberapa pantauan di media sosial yang dilihat Suara.com sepanjang Senin (25/8/2025), nama Ahmad Sahroni seolah menjadi trending topik. Ahmad Sahroni menjadi sosok yang paling dicari.
Bahkan saat Suara.com memantau salah satu akun TikTok yang menampilkan tayangan langsung dari lokasi demonstrasi, sejumlah warganet meminta agar alamat rumah Politisi Partai NasDem tersebut menyematkan alamat rumahnya.
"Udah gue sematin tuh, rudal aja," ujar pemilik akun TikTok Ze******.
Meski begitu, belum diketahui apakah alamat yang disematkan tersebut merupakan lokasi rumah Ahmad Sahroni.
Sementara dalam tayangan tersebut, warganet mengeluarkan sumpah serapah yang menyuarakan ketidakpuasan dengan kebijakan penaikan tunjangan DPR hingga pajak yang mencekik rakyat.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengunggah video lengkap mengenai pernyataan kerasnya menanggapi seruan publik untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam video yang diunggah melalui akun instagram pribadinya, @ahmadsahroni88, Sahroni menyatakan bahwa DPR terbuka terhadap segala bentuk kritik dan bahkan cacian dari masyarakat.
"Masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima," ujarnya dalam video unggahannya, Minggu (25/8/2025).
Baca Juga: Aria Bima Pantau Demo dari iPad: 'Mengkhawatirkan... Ada Tindakan Anarkis dan Represif!'
Namun, Sahroni menarik garis tegas pada seruan untuk membubarkan lembaga legislatif tersebut.
Ia mengklaim, mereka yang menyuarakan hal tersebut adalah orang-orang yang tak pernah merasakan duduk di DPR RI.
“Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR,” katanya.
Ia mengemukakan para anggota dewan memiliki empati dan mewakili kerja masyarakat.
Sahroni juga menekankan pentingnya menyampaikan kritik melalui tata cara yang ada untuk evaluasi.
"Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia," tegasnya, dalam video yang diunggah akun Instagram pribadinya, @ahmadsahroni88.
“Mau dihujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun, tidak akan merubah,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Jangan Jadi Korban! Satgas Pangan Temukan Susu Kedaluwarsa dan Mie Boraks di Jawa Barat
-
Model Baru MBG Lansia: Dimasak di SPPG, Diantar Pokmas dan Pendamping Sosial
-
Wajah Baru Pasar Palmerah: Trotoar Akan Diperbaiki, Pedagang Tak Boleh Berjualan di Bahu Jalan
-
Singgung Tanggung Jawab Lembaga, Peneliti BRIN Minta Polri Setop Pakai Istilah Oknum
-
Aktivis Soroti Respons Istana ke Kritik BEM UGM: Harusnya Dialog, Bukan Serang Balik
-
Gugatan Larangan Anak Presiden Maju Pilpres Masuk MK, PDIP: Lemah, Tapi KKN Sekarang Memang Gila
-
Viral Trotoar Tebet Barat Berubah Jadi Pangkalan Truk Tinja, Terjadi Pembiaran Parkir Liar?
-
Momen Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Menangis Jelang Vonis Perkara Tata Kelola Minyak
-
Tangis Ibunda Radit di DPR: Mahasiswa IPK 4,0 Jadi Terdakwa Pembunuhan di Pantai Nipah
-
Periksa Saksi dari Dinas PUPR, KPK Dalami Aliran Fee Proyek 4-10 Persen ke Wali Kota Madiun Maidi