Demo DPR Ricuh: Tembok Dihajar Tulisan 'Who Needs Gibran' hingga Sindiran Gaji Dewan 'IQ Jongkok'!

Suara.com - Amarah publik atas serangkaian kebijakan pemerintah yang dinilai tak pro-rakyat akhirnya meledak di depan Gedung DPR/MPR RI. Aksi demonstrasi yang digelar pada Senin (25/8/2025) diwarnai aksi vandalisme yang berisi surat terbuka penuh kekecewaan dari massa.

Tembok dan jembatan layang menjadi kanvas bagi para demonstran untuk menyuarakan protes mereka, mulai dari menyoroti tunjangan fantastis anggota dewan hingga mempertanyakan peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu coretan yang paling menyita perhatian terpampang jelas di jembatan layang Senayan. Para demonstran menulis kalimat provokatif dalam bahasa Inggris; "Who Needs Gibran" (Siapa yang Butuh Gibran).

Tulisan ini secara langsung menargetkan sosok Wakil Presiden, seolah mempertanyakan relevansi dan kebutuhan akan posisinya di tengah berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.

Sasaran utama amarah massa lainnya adalah para anggota dewan. Buntut dari kebijakan tunjangan rumah Rp 50 juta yang membuat total pendapatan mereka bisa tembus Rp 100 juta per bulan, massa meluapkan kekecewaannya dengan sindiran yang sangat pedas.

"Gaji naik, IQ lo jongkok," tulis massa menggunakan cat semprot berwarna merah.

Coretan ini diperkuat dengan tulisan lain yang mengkalkulasi pendapatan dewan; "Rp 3 juta sehari?" Sindiran ini secara telanjang mempertontonkan kemarahan publik atas kesenjangan sosial yang tajam antara wakil rakyat dengan kondisi masyarakat kecil.

'Awas Banyak Tikus!' Korupsi Tetap Jadi Sorotan

Isu klasik soal korupsi juga tak luput dari sasaran. Massa menganalogikan para koruptor sebagai tikus dengan menuliskan peringatan "Awas banyak tikus" di beberapa titik. Ini menjadi penanda bahwa isu pemberantasan korupsi masih menjadi api dalam sekam di benak publik.

Baca Juga: Jakarta Ricuh! 9 Tuntutan Demo 25 Agustus: Desak Bubarkan DPR hingga Setop Proyek Sejarah Fadli Zon

Aksi ini dinilai sebagai puncak dari akumulasi kekecewaan masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian kebijakan pemerintah dianggap tidak berpihak pada rakyat, mulai dari kenaikan berbagai jenis pajak hingga hadiah tunjangan fantastis untuk para pejabat.

Aksi vandalisme ini menjadi cerminan nyata dari kemarahan publik yang merasa suara mereka tidak didengar melalui jalur formal. Coretan-coretan di ruang publik ini kini menjadi monumen bisu dari protes terhadap kesenjangan kebijakan dan perilaku para elite politik.