Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, akhirnya memberikan pandangannya terkait polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Dalam perbincangannya dengan Pakar Komunikasi, Hendri Satrio, Habiburokhman menegaskan bahwa sudah saatnya masyarakat berfokus pada evaluasi kepemimpinan berdasarkan prestasi, bukan lagi memperdebatkan isu ijazah yang dianggapnya sudah tidak relevan.
Habiburokhman menyampaikan bahwa dalam menilai seorang pemimpin, fokus utama seharusnya adalah capaian dan kinerjanya selama menjabat.
“Kalau kita bicara soal pemimpin, kita lihat prestasinya apa. Selama memimpin 10 tahun kita lihat prestasinya apa saja, kemudian catatannya kekurangannya apa saja dalam konteks kebijakan dia,” ujar Habiburokhman, dikutip dari youtube Hendri Satrio, Rabu (27/8/25).
Menurutnya, pembahasan mengenai ijazah sudah keluar dari jalur terutama karena momennya bukan lagi dalam masa kontestasi pemilihan kepala daerah atau presiden.
Dia berpendapat bahwa mempersoalkan hal tersebut saat ini tidak akan memberikan dampak berarti.
“Jadi ini sudah out of bit bicara hal seperti ini. Kalau kontestasi persaingan dulu ya kan, menjadi waktu mau jadi Gubernur ya kan, mau jadi presiden dipersoalkan boleh.” Ucapnya.
“Tapi kan ini sudah lewat. Bahasa anak sekarang enggak akan ngaruh apapun ke kehidupan ente gitu loh,” tambahnya.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini juga mempertanyakan produktivitas bangsa jika terus-menerus berkutat pada isu yang dianggapnya tidak esensial.
Baca Juga: Film Tentang MBG Tuai Kecaman Aktivis NTT: Kami Tak Pernah Ngemis Makanan!
“Jadi apakah produktif kita sebagai bangsa besar mempersoalkan hal tersebut?,” sebutnya.
Habiburokhman lantas membagikan pelajaran yang ia dapat dari Presiden Prabowo Subianto, yang mengajarkan pentingnya menghargai para pemimpin, baik yang sedang menjabat maupun mantan, dengan segala kebaikan dan kekurangannya.
“Saya diajari Pak Prabowo, Hargailah pemimpin anda, mantan – mantan pemimpin anda, seberapapun baik dan buruknya,” terangnya.
“Jangankan hal kecil soal ijazah, misalnya Pak Harto dengan berbagai kontroversinya, Bung Karno, ajaran Pak Prabowo itu hargailah, selalu nilai yang positif dari pemimpin – pemimpin kita,” tambahnya.
Habiburokhman menekankan bahwa yang sangat dibutuhkan bangsa saat ini adalah persatuan dan menghindari perdebatan yang tidak produktif.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan energi demi mendukung program-program pemerintah yang populer, seperti Program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap