Soal Pencabutan Tunjangan dan Moratorium Kunker DPR, Ketua BURT: Konsultasi Dulu dengan Pimpinan

Suara.com - Rencana pencabutan tunjangan dan moratorium kunjungan keluar negeri DPR RI nampaknya belum ada keputusan.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Natakusumah, mengaku masih akan berkonsultasi dengan Pimpinan DPR terkait hal tersebut.

"Jadi ya nanti kita akan konsultasi dengan pimpinan dewan dan kita tindak lanjuti selanjutnya," kata Rizki ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, konsultasi baru akan dilakukan, lantaran dirinya kemarin tak ikut dalam pertamuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana.

"Saya nggak ikut diistana kemarin. Yang ikut di istana kan pimpinan DPR, jadi selanjutnya nanti kita akan konsultasi," ujarnya.

Kendati begitu, ia berjanji jika pihaknya akan mengedepankan kehendak dan aspirasi rakyat dalam persoalan tersebut.

"Ya itu kan kemarin pimpinan DPR juga sudah dipanggil Pak Presiden. Saya juga sudah diperintahkan sama ketua umum saya dan Ketua Fraksi saya Pa AHY dan pak Ibas, bahwa yang diarahkan oleh Presiden terus kita juga lebih sensitif dengan kehendak dan aspirasi dari masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menggelar rapat tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta bersama ketua umum parpol hingga Ketua DPR, MPR dan DPD.

Rapat ini membahas situasi kerusuhan yang terjadi di Indonesia sejak Kamis hingga Sabtu (30/8).

Baca Juga: Sinergi Media DPR dan Masyarakat Jadi Kunci Majunya UMKM di Jabar

Prabowo mengatakan, hasil rapat ini, disepakati DPR akan mendengar tuntutan dan aspirasi masyarakat. Mulai dari masalah tunjangan yang berlebih hingga kunjungan ke luar negeri.

"Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana, Minggu (31/8).