Suara.com - Pengemudi (Driver) Ojek Online (Ojol), Moh. Rahman Tohir merupakan salah satu driver Ojol yang diundang Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka ke Istana Wakil Presiden pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Pertemuan itu sempat mengundang kritik dari Pakar Telematika Roy Suryo karena menurutnya banyak kejanggalan.
Mulai dari pakaiannya yang serba kinclong hingga sepatunya yang branded.
Menurut Roy, hal itu sama sekali tidak mencerminkan seorang driver ojol.
Menanggapi hal ini, Rahman mengklarifikasi soal kata – kata yang diucapkannya, mulai dari edukasi hingga taruna.
Menurutnya, Bahasa intelektual seperti ‘taruna’ sudah sangat biasa ia gunakan untuk rekan – rekan driver ojol.
“Masalah edukasi, masalah eskalasi, masalah taruna, ini yang dipermasalahkan oleh pembuat konten dan banyak Masyarakat – masyarakat yang nggak ngerti,” ujar Rahman.
Dengan kritikan tersebut, Rahman mempertanyakan apakah driver ojol sepertinya tidak diperbolehkan menggunakan Bahasa intelektualitas.
“Dalam benak saya, kayaknya kita ini sebagai ojol sangat direndahkan oleh mereka yang membuat konten,” ucapnya.
Baca Juga: Siapa Subhan? 5 Fakta di Balik Warga Sipil Berani Gugat Gibran Rp 125 Triliun Karena Ijazah
“Apakah kita tidak boleh menggunakan kata – kata intelektualitas? Seperti eskalasi, edukasi, taruna,” imbuhnya.
Di tengah penjelasannya, Rahman mengaku jika dirinya adalah lulusan Fakultas Hukum di salah satu Universitas di Jakarta.
Dirinya bahkan mempersilahkan Roy Suryo untuk mengecek ijazahnya apabila tidak percaya.
“Jujur saya ini lulusan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Lulusan saya Fakultas Hukum dengan penjurusan lagi Hukum Internasional,” terangnya.
“Boleh nanti dicek ijazah aslinya saya oleh Mas Roy Suryo,” tambahnya.
Selain sebagai lulusan Fakultas Hukum, Rahman rupanya juga sempat berprofesi sebagai Advokat.
Bahkan dirinya pernah bergabung dalam organisasi Advokat yakni Peradi.
“Kedua, saya pernah berprofesi sebagai advokat. Ada kok, boleh saya tunjukkan?,” akunya.
“Terakhir itu Tahun 2012 saya aktif di Peradi. Peradi Tahun 2012 sudah berakhir dan tidak saya perpanjang,” imbuhnya sambil menunjukkan bukti keanggotaannya di Peradi.
Dengan latar belakang sebagai Advokat, Rahman menegaskan bahwa sudah wajar apabila public speakingnya cukup baik.
“Jadi wajar kalau saya punya public speaking yang baik,” ujarnya.
“Jadi untuk public speaking saya rasa ya memang bidang saya, gitu. Kok dipermasalahkan, jadi sangat lucu,” tambahnya.
Sementara itu mengenai jaket yang dianggap masih mulus dan kinclong, Rahman menjelaskan jika dirinya memiliki lebih dari satu jaket.
Rahman mengaku memiliki 6 jaket dan berganti – Ganti setiap satu minggu sekali. Ia menghindari berdandan lusuh didepan customernya.
Sehingga saat mendapatkan kesempatan diundang oleh Wapres, Rahman mengaku memilih untuk berpenampilan sebaik mungkin.
“Mengenai jaket, saya punya jaket 6. Seminggu sekali saya pasti Ganti,” akunya.
“Jadi kalau kita narik aja nih pakek jaket lusuh, komplain customer pasti ada. Apalagi kita dipanggil oleh seorang pejabat, etikanya seperti apa, itu yang paling penting,” tambahnya.
Sementara soal Sepatu branded, Rahman mengakui jika dirinya memang mengenakan Sepatu branded.
Namun, Rahman menegaskan jika Sepatu tersebut adalah hadiah yang diberikan oleh kakaknya.
“Mengenai Sepatu, katanya kok sepatunya ojol mahal. Memang kita nggak boleh beli barang – barang branded?,’ ucapnya.
“Iya mungkin ini (sambil menunjuk Sepatu), dan ini juga hadiah dari kakak saya Ketika lebaran kemarin. Asli Skechers loh, dan ini kakak saya yang beliin, kenapa ini jadi satu permasalahan, kalau ojol pakai barang – barang branded,” imbuhnya.
Rahman menegaskan bahwa tidak semua driver ojol adalah kaum terpinggirkan maupun berkelas bawah.
Salah satu contohnya adalah dirinya, yang masih bisa membeli barang – barang branded original.
“Saya pakai jam tangan casio, saya beli Rp 1.000.000 harganya. Apa gini – gini masalah bagi mereka?,” ujarnya.
“Ya kan? Jadi seolah – olah ojol ini adalah kaum terpinggirkan, kaum yang paling kelas bawah, tidak berhak menggunakan kata – kata intelektualitas, tidak berhak menggunakan barang – barang branded,” sambungnya.
Rahman menyayangkan dengan apa yang sudah dituduhkan oleh Roy Suryo. Ia membuka pintu lebar untuk Roy apabila ingin meminta klarifikasi dari dirinya.
“Sungguh mengenaskan kalau mereka punya pemikiran seperti itu. Saya sih nggak marah, saya nggak mengharap apa – apa. Tapi sangat saya sayangkan, itu aja,” ujarnya.
“Monggo kalau mereka butuh klarifikasi dari saya, silahkan datang ke rumah saya, silahkan ketemu saya,” tambahnya.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
Terkini
-
BGN Tegaskan Program MBG Tak Ganggu Pendidikan, Anggaran dan Program Justru Terus Meningkat
-
Misi Berbahaya di Pongkor: Basarnas Terjang 'Lubang Maut' Demi Evakuasi 3 Penambang
-
Jaksa Agung Tindak Tegas 165 Pegawai Nakal Sepanjang 2025: 72 Orang Dijatuhi Hukuman Berat
-
DPR Mulai Belanja Masukan RUU Pemilu, Pastikan Soal Isu Pilpres Via MPR Tak Bakal Dibahas
-
BNI Dorong UMKM Manfaatkan AI untuk Perkuat Daya Saing Digital hingga Ekspor
-
Dari Brimob Aceh ke Garis Depan Donbass: Mengapa Tentara Bayaran Rusia Menjadi Pilihan Fatal?
-
Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka: Cek Jadwal dan Link Latihan Soalnya
-
Jaksa Agung Ungkap Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp300,86 Triliun Sepanjang 2025
-
Wakil Kepala BGN Bantah Anggaran MBG dari Potongan Dana Pendidikan: Saya Sudah Tanya Menkeu
-
Jaksa Agung Peringatkan Penegakan Hukum Bisa Lumpuh, Usulkan Tambahan Anggaran Rp7,49 Triliun