- Mensesneg Sebut Evaluasi Menyeluruh Presiden
- Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet, Copot Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo
- Kursi Menko Polkam Masih Kosong, Prabowo Siapkan Pejabat Ad Interim
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga juru bicara Presiden RI membantah anggapan Budi Gunawan dicopot sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) karena rangkaian kerusuhan pada 28—30 Agustus di Jakarta dan beberapa daerah.
Pras, sapaan populer Prasetyo, menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai menko polkam bukan karena alasan yang spesifik.
Misalnya seperti kerusuhan antara massa dan aparat di beberapa daerah, yang beberapa diwarnai dengan aksi pembakaran dan penjarahan.
"Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik. Ini semua kan bagian dari evaluasi menyeluruh (dari Presiden, red.)," kata Pras menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore 8 September 2025.
Presiden Prabowo, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025, memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam per 8 September 2025.
Dalam Keppres yang sama, Presiden juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pemberhentian keduanya diumumkan saat acara pelantikan menteri dan wakil menteri hasil perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.
Walaupun demikian, Presiden Prabowo belum menentukan nama yang akan mengisi kursi menko polkam.
"Berkenaan dengan posisi menko polkam, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan Beliau tugaskan di menko polkam sehingga untuk sementara waktu Beliau akan menunjuk ad interim," kata Mensesneg Prasetyo Hadi.
Prasetyo juga belum dapat membocorkan nama pejabat sementara tersebut, ataupun kandidat menko polkam yang nantinya dipilih oleh Presiden Prabowo.
Baca Juga: Waspada! Rupiah Besok Diramal Merosot Setelah Reshuffle Kabinet
"Tunggu, nanti diumumkan," ujar Pras, sapaan populer Prasetyo.
Dalam kesempatan yang sama, saat ditanya kemungkinan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin akan rangkap jabatan sebagai menko polkam ataupun kemungkinan Sjafrie menjadi pejabat sementara, Pras belum dapat menjawab pertanyaan tersebut.
"Tunggu dulu. Ini kan belum ditandatangani. Kita gak boleh menyampaikan," sambung Pras.
Di Istana Negara, Senin sore, Presiden Prabowo melantik empat menteri dan satu wakil menteri, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Kemudian Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding.
Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua