- Anak Terlibat Demo Karena Ajakan Menyesatkan di Aplikasi Percakapan
- Ratusan Anak Terlibat Unjuk Rasa di Berbagai Kota, Satu Pelajar Meninggal
- Mayoritas Anak yang Terlibat Demo Adalah Pelajar SMA, Ada Juga Siswa SD
Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyebut keterlibatan anak.
Dalam aksi unjuk rasa di sejumlah daerah pada beberapa waktu lalu, dipicu karena ajakan menyesatkan melalui aplikasi percakapan.
Ia menjelaskan banyak anak tidak mengetahui tujuan sebenarnya saat berada di lokasi unjuk rasa.
Karena informasi yang mereka terima justru berupa ajakan menonton konser musik atau pertandingan sepak bola.
“Dari penjajakan yang kami lakukan, jadi mereka lewat WhatsApp itu informasinya mau diajak nonton konser, mau diajak nonton pertandingan sepak bola, tetapi ternyata mereka diturunkan di tempat itu (lokasi aksi),” kata Arifah di Cirebon, Jawa Barat, Selasa 9 September 2025.
Menurut dia, pola ajakan melalui pesan menyesatkan ini membuat anak-anak mudah terbujuk tanpa menyadari risiko yang dihadapi ketika berada di tengah kerumunan massa.
Kementerian PPPA yang berada di kluster tiga, lanjut dia, memiliki peran koordinatif sehingga langsung berkoordinasi dengan dinas PPPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penjangkauan.
Pihaknya pun bekerja sama dengan kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta sejumlah instansi lain untuk melakukan pendataan agar data yang dihimpun lebih menyeluruh.
Arifah menyebutkan jumlah anak yang diduga terlibat aksi unjuk rasa cukup banyak, serta tersebar di berbagai daerah.
Baca Juga: Parfum Gak Sekadar Wangi: Ini Cara Anak Muda Ekspresikan Diri Lewat Aroma
Ia mencontohkan di Jakarta misalnya, tercatat ada 156 anak ikut demo pada 25 Agustus dan 110 anak pada 28 Agustus 2025.
Bahkan, satu pelajar bernama Andika di Tangerang pun dilaporkan meninggal dunia usai mengikuti aksi unjuk rasa.
Di daerah lain, kata dia, pelibatan anak pun tercatat cukup banyak seperti di Makassar ada satu anak, Bali 39 anak, Semarang sekitar 300 anak, Yogyakarta 25 anak dan Surabaya 56 anak.
“Sedangkan untuk di Jawa Barat, jumlah seluruhnya sekitar 293 anak,” ujarnya.
Ia menyebutkan mayoritas anak yang terlibat adalah pelajar tingkat menengah atas, namun ada pula yang masih duduk di bangku sekolah dasar.
Arifah menegaskan Kementerian PPPA bersama mitra lintas lembaga, kini memperkuat koordinasi untuk memastikan anak-anak tersebut tetap berada dalam lingkungan yang aman serta tidak lagi terlibat dalam aksi unjuk rasa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi