Spill 8 Paket Kebijakan Ekonomi Baru Pemerintah; Dari Magang Digaji UMP Hingga Cicilan Rumah Murah

Suara.com - Pemerintah baru saja mengumumkan delapan paket kebijakan ekonomi yang dirancang sebagai program akselerasi untuk tahun 2025. 

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).

Berikut delapan paket ekonomi tersebut:

Pertama, program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun). Jumlah penerima manfaat dari program ini sebanyak 20.000.

"Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di-link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri. Di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP, dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar," kata Airlangga di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

Sementara dalam slide yang ditayangkan, ditulis uang saku setara dengan UMP sekitar Rp3,3 juta per bulan selama 6 bulan.

Kedua, peluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata. Total penerima manfaat ditargetkan sebanyak 552 ribu pekerja.

"Mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe." 

"Target penerimanya 552 ribu pekerja dan ini diberikan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar," kata Airlangga.

Baca Juga: Momen Menkeu Purbaya Tanggapi Kritik Rocky Gerung: Pidato Anda Menarik Sekali

Ketiga, bantuan pangan selama dua bulan dengan target penerima manfaat sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Itu juga dilanjutkan untuk dua bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sebesar Rp 7 triliun," kata Airlanga.

Keempat, bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), semisal mitra pengemudi transportasi online (ojol), ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik dengan target penerima manfaat sebanyak 731.361 orang.

"Jadi, ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, supir, kurir, dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang, diberikan diskon 50 persen untuk JKK dan JKM," kata Airlangga.

"Jadi, JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol, dan dana yang diperlukan adalah Rp36 miliar dan disiapkan oleh BPJS " sambungnya.

Kelima, program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan target 1.050 unit. 

Airlangga mengatakan ada penurunan bunga, sebelumnya BI rate plus 5 persen, kini menjadi BI rate plus 3.

"Kemudian untuk penerima manfaat di mana itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment, dan juga untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6 diturunkan juga menjadi 4 persen."

"Ini seluruhnya dengan juga relaksasi SLIK dari OJK, nah ini targetnya Rp 150 miliar ditanggung oleh BPJS," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, kemungkinan ada penambahan target untuk tahun depan.

Mengingat program tersebut bisa mendukung program Presiden Prabowo terkait penyediaan 3 juta rumah.

Keenam, padat karya tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

Target penerima manfaat 609.465 orang dengan besaran manfaat berupa upah harian untuk proyek September-Desember 2025.

Total anggaran, dari Kementerian PU Rp3,5 triliun dan Kemenhub Rp1,8 triliun.

Ketujuh, percepatan deregulasi PP28 (integrasi sistem kementerian/lembaga dan RDTR Digital ke OSS). 

Airlangga menjelaskan percepatan deregulasi PP28, yaitu integrasi sistem kementerian/lembaga, dan juga rencanaan daerah tata ruang dari RDTR ke OSS. 

"Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten/kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan," kata Airlangga.

"Dan untuk RDTR itu disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari Badan Geologi Informasi Biospasial akan menyiapkan dana, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja sehingga kalau ini tidak selesai, maka otomatis akan berlaku, dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun," sambung Airlangga.

Kedelapan, program perkotaan (Pilot project DKI Jakarta); peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.

"Kemudian pilot project beberapa program di kota- kota besar, salah satunya adalah di Jakarta untuk gig ekonomi, di mana ini semacam working space, dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam," kata Airlangga.

"Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf," ujar Airlangga.