Spill 8 Paket Kebijakan Ekonomi Baru Pemerintah; Dari Magang Digaji UMP Hingga Cicilan Rumah Murah

Airlangga mengatakan ada penurunan bunga, sebelumnya BI rate plus 5 persen, kini menjadi BI rate plus 3.

"Kemudian untuk penerima manfaat di mana itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment, dan juga untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6 diturunkan juga menjadi 4 persen."

"Ini seluruhnya dengan juga relaksasi SLIK dari OJK, nah ini targetnya Rp 150 miliar ditanggung oleh BPJS," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, kemungkinan ada penambahan target untuk tahun depan.

Mengingat program tersebut bisa mendukung program Presiden Prabowo terkait penyediaan 3 juta rumah.

Keenam, padat karya tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

Target penerima manfaat 609.465 orang dengan besaran manfaat berupa upah harian untuk proyek September-Desember 2025.

Total anggaran, dari Kementerian PU Rp3,5 triliun dan Kemenhub Rp1,8 triliun.

Ketujuh, percepatan deregulasi PP28 (integrasi sistem kementerian/lembaga dan RDTR Digital ke OSS). 

Baca Juga: Momen Menkeu Purbaya Tanggapi Kritik Rocky Gerung: Pidato Anda Menarik Sekali

Airlangga menjelaskan percepatan deregulasi PP28, yaitu integrasi sistem kementerian/lembaga, dan juga rencanaan daerah tata ruang dari RDTR ke OSS. 

"Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten/kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan," kata Airlangga.

"Dan untuk RDTR itu disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari Badan Geologi Informasi Biospasial akan menyiapkan dana, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja sehingga kalau ini tidak selesai, maka otomatis akan berlaku, dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun," sambung Airlangga.

Kedelapan, program perkotaan (Pilot project DKI Jakarta); peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.

"Kemudian pilot project beberapa program di kota- kota besar, salah satunya adalah di Jakarta untuk gig ekonomi, di mana ini semacam working space, dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam," kata Airlangga.

"Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf," ujar Airlangga.