Suara.com - Ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia kian memprihatinkan. Di tengah petani yang berjuang mempertahankan tanah mereka, sebagian besar lahan justru dikuasai oleh korporasi.
Ketimpangan ini tak hanya memicu ketidakadilan, tetapi juga memperbesar konflik agraria yang terus meluas.
Tanah dalam skala besar disebut justru dikuasai korporasi perkebunan, perusahaan kehutanan, pengembang properti, hingga perusahaan tambang.
"Padahal padat yang sama, tanah dalam skala besar masih dikuasai korporasi perkebunan maupun kehutanan serta perusahaan pengembang dan perusahaan tambang," ujar Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam virtual konferensi pers, Kamis (18/9/2025).
Data Ketimpangan Agraria
- Indeks ketimpangan agraria mencapai 0,68 menurut BPS, dan 0,58 menurut BPN.
- 75 persen lahan Indonesia dikuasai oleh 1 persen penduduk.
- 25 persen lahan sisanya dibagi oleh 99 persen rakyat Indonesia.
- 118 kepala keluarga petani mengalami konflik agraria, dengan total lahan yang disengketakan mencapai 537 ribu hektare.
SPI mencatat, sebagian besar konflik agraria melibatkan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan tambang. Data ini juga diperkuat laporan dari Komnas HAM dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Henry menegaskan, solusi dari berbagai persoalan agraria terletak pada pelaksanaan reforma agraria yang menyeluruh.
Menurutnya, jika pemerintah serius menjalankan reforma agraria, bukan hanya masalah ketimpangan lahan yang terselesaikan, tetapi juga program pembangunan seperti penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat dapat terlaksana lebih mudah.
"Menurut kita, program 3 juta rumah yang sekarang dibuat oleh pemerintah itu akan gampang dilaksanakan kalau reforma agraria dilaksanakan. Baik itu reforma agraria terutama masyarakat pedesaan dan perkotaan,” jelasnya.
Baca Juga: Ironi Reforma Agraria: Pemerintah Janji Sikat Ketimpangan, Jari Telunjuk Justru Mengarah ke Prabowo
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Hari Tani Nasional 2025: Ketimpangan Agraria Jerat Petani, SPI Desak Pemerintah Bertindak!
-
Kejagung Ungkap Nilai Aset Sitaan Sawit Ilegal Kini Tembus Rp 150 Triliun
-
Kejagung Umumkan Pengambilalihan Lahan Sawit Ilegal, Luasannya Lebih Besar dari Pulau Bali
-
Mantan Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria Rahmat, Dilaporkan Hilang Sejak 10 Agustus!
-
Ironi Reforma Agraria: Pemerintah Janji Sikat Ketimpangan, Jari Telunjuk Justru Mengarah ke Prabowo
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung