Suara.com - Ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia kian memprihatinkan. Di tengah petani yang berjuang mempertahankan tanah mereka, sebagian besar lahan justru dikuasai oleh korporasi.
Ketimpangan ini tak hanya memicu ketidakadilan, tetapi juga memperbesar konflik agraria yang terus meluas.
Tanah dalam skala besar disebut justru dikuasai korporasi perkebunan, perusahaan kehutanan, pengembang properti, hingga perusahaan tambang.
"Padahal padat yang sama, tanah dalam skala besar masih dikuasai korporasi perkebunan maupun kehutanan serta perusahaan pengembang dan perusahaan tambang," ujar Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam virtual konferensi pers, Kamis (18/9/2025).
Data Ketimpangan Agraria
- Indeks ketimpangan agraria mencapai 0,68 menurut BPS, dan 0,58 menurut BPN.
- 75 persen lahan Indonesia dikuasai oleh 1 persen penduduk.
- 25 persen lahan sisanya dibagi oleh 99 persen rakyat Indonesia.
- 118 kepala keluarga petani mengalami konflik agraria, dengan total lahan yang disengketakan mencapai 537 ribu hektare.
SPI mencatat, sebagian besar konflik agraria melibatkan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan tambang. Data ini juga diperkuat laporan dari Komnas HAM dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Henry menegaskan, solusi dari berbagai persoalan agraria terletak pada pelaksanaan reforma agraria yang menyeluruh.
Menurutnya, jika pemerintah serius menjalankan reforma agraria, bukan hanya masalah ketimpangan lahan yang terselesaikan, tetapi juga program pembangunan seperti penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat dapat terlaksana lebih mudah.
"Menurut kita, program 3 juta rumah yang sekarang dibuat oleh pemerintah itu akan gampang dilaksanakan kalau reforma agraria dilaksanakan. Baik itu reforma agraria terutama masyarakat pedesaan dan perkotaan,” jelasnya.
Baca Juga: Ironi Reforma Agraria: Pemerintah Janji Sikat Ketimpangan, Jari Telunjuk Justru Mengarah ke Prabowo
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Hari Tani Nasional 2025: Ketimpangan Agraria Jerat Petani, SPI Desak Pemerintah Bertindak!
-
Kejagung Ungkap Nilai Aset Sitaan Sawit Ilegal Kini Tembus Rp 150 Triliun
-
Kejagung Umumkan Pengambilalihan Lahan Sawit Ilegal, Luasannya Lebih Besar dari Pulau Bali
-
Mantan Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria Rahmat, Dilaporkan Hilang Sejak 10 Agustus!
-
Ironi Reforma Agraria: Pemerintah Janji Sikat Ketimpangan, Jari Telunjuk Justru Mengarah ke Prabowo
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara