PBNU Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pemeriksaan Masih Intensif

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi permintaan A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Muhaimin dan rombongannya untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penetapan tersangka tidak bisa dilakukan lembaga antirasuah dengan terburu-buru. Sebab, lanjut dia, saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif, khususnya terhadap biro-biro perjalanan haji.

“Kita sama-sama tunggu prosesnya karena penyidikan juga masih berlangsung di mana penyidik pekan ini masih secara intensif melakukan pemeriksaan, permintaan keterangan kepada pihak-pihak khususnya biro travel penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK di wilayah Jawa Timur,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025).

“Nanti dari keterangan yang sudah diperoleh dalam pemeriksaan pada pekan ini nanti akan didalami dan dianalisis,” tambah dia.

Sebelumnya, Muhaimin menegaskan pihaknya mendukung KPK untuk segera menetapkan tersangka dalam perkara ini. Dia menegaskan kasus ini tidak boleh menggantung dan harus menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Korupsi itu mestinya menjadi bagian dari extraordinary crime yang harus ditindak tuntas transparan dan adil, tapi jangan sampai kehilangan wise,” kata Muhaimin.

Dia juga menyebut KPK tidak boleh menyentuh institusi yang tidak semua anggotanya terlibat sehingga dia menilai penetapan tersangka perlu untuk segera dilakukan lembaga antirasuah.

“Penjelasan-penjelasan KPK jangan sampai menyentuh kepada institusi-institusi yang sebetulnya tidak semuanya terlibat hanya beberapa orang, tapi seluruh Indonesia akhirnya komplain ke saya bagaimana ini peta dan anatominya,” tutur Muhaimin.

Lebih lanjut, Muhaimin mengaku sempat bertanya kepada KPK soal kapan lembaga yang dipimpin Setyo Budiyanto itu menetapkan tersangka dalam perkara haji ini.

Baca Juga: Sebut Kewenangan Menag dalam Pembagian Kuota Haji Tak Melawan Hukum, Pakar Beri Penjelasan

“Jangan digoreng ngalor ngidul begini,” tegas Muhaimin.

Duduk Perkara Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK mengungkapkan perbuatan melawan hukum yang diduga terjadi pada kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan haji yang kini ada di tahap penyelidikan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pada 2023 Presiden Joko Widodo meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Pada pertemuan itu, Indonesia diberikan penambahan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.

“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).