BMKG Peringatkan Krisis Pangan Akibat Cuaca Ekstrem, Desak Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana

Suara.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa Indonesia berisiko mengalami kerawanan pangan serius dalam 25 tahun ke depan jika laju pemanasan global gagal ditekan. Peringatan ini disampaikan setelah tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah, yang berdampak langsung pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa kenaikan suhu global sebesar 1,55°C di atas periode pra-industri telah memicu cuaca ekstrem.

"Dampaknya, frekuensi dan intensitas banjir maupun kekeringan semakin ekstrem dan menimbulkan krisis air di banyak wilayah," kata Dwikorita usai pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, seperti dikutip pada Minggu (28/9/2025).

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menambahkan bahwa tren hujan harian maksimum di Indonesia juga terus meningkat.

"Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm nyata bahwa kita harus segera bertindak," ujarnya.

BMKG menegaskan, perencanaan infrastruktur seperti bendungan dan irigasi harus berbasis data iklim terbaru untuk menjawab ancaman krisis pangan dan ketersediaan air di masa depan.

Respons Kementerian PU

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyambut baik data dari BMKG dan menegaskan relevansinya untuk perencanaan infrastruktur nasional. Ia menyatakan bahwa pembangunan ke depan akan memperhitungkan perubahan pola curah hujan, potensi longsor, dan risiko kekeringan.

"Jika ancaman kekeringan meningkat, maka kita harus memastikan pembangunan irigasi dan bendungan dilakukan tepat sasaran. Demikian juga terkait banjir, perlu peningkatan operasi dan pemeliharaan," ujar Diana.

Baca Juga: Prediksi Cuaca Hari Ini 28 September 2025: Hujan di Jabodetabek & Jabar, Jatim Berawan

Wamen PU juga menyoroti pentingnya penguatan konstruksi infrastruktur agar lebih tahan terhadap bencana hidrometeorologi.

"Standar SNI, desain jembatan, serta sistem peringatan dini harus terus diperbarui agar lebih adaptif terhadap dinamika iklim," katanya.

Untuk itu, BMKG dan Kementerian PU sepakat untuk memperkuat sinergi dalam merancang infrastruktur yang lebih tahan bencana, merehabilitasi lahan kritis, menormalisasi sungai, serta membangun infrastruktur hijau seperti taman resapan dan sumur infiltrasi.