- DPR RI menggelar rapat paripurna khusus dipimpin Puan Maharani untuk menyampaikan laporan kinerja tahun sidang 2024–2025.
- Sepanjang periode ini, DPR bersama pemerintah menuntaskan 16 UU dan membahas 10 RUU tahap satu.
- DPR juga menerima 6.297 pengaduan masyarakat, didominasi isu hukum, agraria, birokrasi, koperasi, dan agama.
Suara.com - DPR RI menggelar rapat paripurna khusus untuk memamerkan laporan kinerja selama masa sidang tahun 2024-2025.
Rapat bersejarah ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi seluruh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Agenda tunggal rapat ini adalah penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani terkait Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025.
Sebelum memulai pidatonya, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan dari seluruh anggota parlemen yang hadir.
"Sekarang kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?" tanya Puan, yang dijawab setuju oleh seluruh peserta rapat sebelum palu sidang diketuk.
Laporan kinerja tersebut kemudian diserahkan secara simbolis kepada pimpinan MPR RI, DPD RI, serta Ketua Fraksi Partai Politik di parlemen.
Dalam paparannya, Puan Maharani merinci capaian legislasi DPR RI. Sepanjang Tahun Sidang 2024-2025, DPR RI bersama Pemerintah telah berhasil menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU).
Selain itu, DPR juga sedang aktif membahas 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berada pada tahap pembicaraan tingkat satu.
Selain fokus legislasi, Puan juga memaparkan intensitas kegiatan di seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) selama periode yang sama, meliputi:
Baca Juga: Bobby Nasution Viral Suruh Truk Aceh Ganti Pelat BK, DPR Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
- 282 Rapat Kerja
- 259 Rapat Dengar Pendapat
- 196 Rapat Dengar Pendapat Umum
Tak hanya itu, DPR RI juga menunjukkan komitmennya dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan menerima sebanyak 6.297 pengaduan.
Jumlah ini terdiri dari 5.519 pengaduan melalui surat dan 778 pengaduan melalui website.
Dari ribuan aspirasi tersebut, Puan menyebutkan bahwa terdapat lima bidang permasalahan yang paling mendominasi, yaitu bidang hukum, bidang pertanahan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, koperasi, serta agama.
Rapat paripurna khusus ini menjadi momentum bagi DPR RI untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja mereka kepada publik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Wamenaker Antisipasi Gelombang PHK Dampak Konflik Timur Tengah
-
BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Aceh
-
Cegah Perang Suku Pecah Lagi, 300 Pasukan Brimob Dikirim ke Wamena
-
Prabowo: Keamanan dan Ketertiban Negara Sangat Ditentukan oleh Pangan
-
Banding Kasus Chromebook, Pengamat Ingatkan PT Tak Ulur Waktu Tahan Ibrahim Arief
-
Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa, Relawan PROBO Siap Kawal Program Strategis
-
Dari Limbah ke Pasar Dunia, Rahasia Wayan Sudira Ubah Sampah Kayu Laut Jadi Cuan Ekspor
-
Ukir Prestasi, Gus Ipul Apresiasi Siswa Sekolah Rakyat Surakarta
-
Viral Manusia Silver Todong Pisau di Kuta, Polisi Tangkap Pria Asal Bandung
-
Amnesty Desak DPR Segera Sahkan UU Anti Bahan Korosif Usai Kasus Andrie Yunus