- Mereka mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang dinilai masih jauh dari standar kemanusiaan.
- Massa mendesak pembebasan tahanan politik, termasuk aktivis Del Pedro Merhain.
- Massa menekan pemerintah, legislatif, hingga yudikatif untuk serius menanggapi aspirasi rakyat, bukan sekadar melakukan upaya simbolis.
Suara.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, mahasiswa, buruh, hingga aktivis lingkungan menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Uniknya, aksi kali ini tidak hanya berupa orasi dan demonstrasi, melainkan dikemas dengan konsep “piknik protes” sambil membaca buku, menghias kuku, bermain pancingan dan berdiskusi.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Zayyid Sulthan Rahman, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi simbol perlawanan atas represifitas aparat dan pelemahan demokrasi yang terjadi selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Aksi hari ini kami ingin memberikan pertanda kepada pemerintahan bahwa kami tidak akan berhenti pada deeskalasi saja, tidak akan berhenti di Agustus atau September. Kami tidak akan cepat lupa,” ujar Ketua BEM UI.
Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir, demonstrasi di berbagai daerah kerap berujung pada penangkapan dan kriminalisasi aktivis.
Data koalisi mencatat lebih dari 900 orang ditangkap di Jawa Barat dan wilayah lain. Hal ini disebut sebagai bentuk pembungkaman yang menebar rasa takut di masyarakat.
Tiga Tuntutan Utama
Dalam aksinya, massa menyampaikan tiga tuntutan.
Pertama, mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang dinilai masih jauh dari standar kemanusiaan.
Baca Juga: Sudah 7 Hari Mogok Makan di Rutan, Aktivis Syahdan Husein: Sampai Semua Tahanan Politik Dibebaskan!
Kedua, mendesak pembebasan tahanan politik, termasuk aktivis Del Pedro Merhain dan kawan-kawan yang dituding melakukan penghasutan hanya karena menyuarakan pendapat.
“Ini harus dicatat media, di satu tahun pemerintahan Prabowo sudah banyak aktivis ditangkap dan dikriminalisasi. Itu bentuk pelemahan demokrasi,” tegas Ketua BEM UI.
Tuntutan ketiga, massa menekan pemerintah, legislatif, hingga yudikatif untuk serius menanggapi aspirasi rakyat, bukan sekadar melakukan upaya simbolis atau deeskalasi.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
-
Menyusuri Jejak Ingatan yang Memudar, Penjara Tapol PKI di Jakarta
-
Demo 30 September 2025: Ribuan Buruh Gedor DPR, Tuntut Naik Gaji 10,5 Persen dan Setop Upah Murah
-
Misteri Hilangnya Mahasiswa UI Terungkap: Ternyata Malu karena Skripsi Belum Beres
-
Sudah 7 Hari Mogok Makan di Rutan, Aktivis Syahdan Husein: Sampai Semua Tahanan Politik Dibebaskan!
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
Terkini
-
Tambang Emas Ilegal di Cigudeg Sulit Diberantas? Diduga Ada Cepu Bocorkan Razia Polisi
-
Darah Tumpah di Caracas, 75 Tewas Saat Pasukan AS Serbu dan Tangkap Presiden Maduro
-
Wagub Babel Dicecar 10 Jam di Bareskrim, Misteri Ijazah Sarjana Terkuak?
-
Yusril Sebut Batas Kritik dan Hinaan di KUHP Baru Sudah Jelas
-
Update Terbaru Kompleks Haji Indonesia di Arab Saudi, Siap Meluncur Tahun Ini
-
Rugikan Negara Rp16,8 Triliun, Isa Rachmatarwata Dipenjara 1,5 Tahun
-
'Raja Bolos' di MK: Anwar Usman 113 Kali Absen Sidang, MKMK Cuma Kirim Surat Peringatan
-
4 WNA Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Kapal PT ASL Shipyard di Batam
-
AS Ancam 'Serang' Iran, Senator Sebut Rezim Teheran Mirip dengan Nazi
-
Anak Marah Gawainya Dilihat? Densus 88 Ungkap 6 Ciri Terpapar Ekstremisme Berbahaya