- Mereka mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang dinilai masih jauh dari standar kemanusiaan.
- Massa mendesak pembebasan tahanan politik, termasuk aktivis Del Pedro Merhain.
- Massa menekan pemerintah, legislatif, hingga yudikatif untuk serius menanggapi aspirasi rakyat, bukan sekadar melakukan upaya simbolis.
Suara.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, mahasiswa, buruh, hingga aktivis lingkungan menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Uniknya, aksi kali ini tidak hanya berupa orasi dan demonstrasi, melainkan dikemas dengan konsep “piknik protes” sambil membaca buku, menghias kuku, bermain pancingan dan berdiskusi.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Zayyid Sulthan Rahman, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi simbol perlawanan atas represifitas aparat dan pelemahan demokrasi yang terjadi selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Aksi hari ini kami ingin memberikan pertanda kepada pemerintahan bahwa kami tidak akan berhenti pada deeskalasi saja, tidak akan berhenti di Agustus atau September. Kami tidak akan cepat lupa,” ujar Ketua BEM UI.
Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir, demonstrasi di berbagai daerah kerap berujung pada penangkapan dan kriminalisasi aktivis.
Data koalisi mencatat lebih dari 900 orang ditangkap di Jawa Barat dan wilayah lain. Hal ini disebut sebagai bentuk pembungkaman yang menebar rasa takut di masyarakat.
Tiga Tuntutan Utama
Dalam aksinya, massa menyampaikan tiga tuntutan.
Pertama, mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang dinilai masih jauh dari standar kemanusiaan.
Baca Juga: Sudah 7 Hari Mogok Makan di Rutan, Aktivis Syahdan Husein: Sampai Semua Tahanan Politik Dibebaskan!
Kedua, mendesak pembebasan tahanan politik, termasuk aktivis Del Pedro Merhain dan kawan-kawan yang dituding melakukan penghasutan hanya karena menyuarakan pendapat.
“Ini harus dicatat media, di satu tahun pemerintahan Prabowo sudah banyak aktivis ditangkap dan dikriminalisasi. Itu bentuk pelemahan demokrasi,” tegas Ketua BEM UI.
Tuntutan ketiga, massa menekan pemerintah, legislatif, hingga yudikatif untuk serius menanggapi aspirasi rakyat, bukan sekadar melakukan upaya simbolis atau deeskalasi.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
-
Menyusuri Jejak Ingatan yang Memudar, Penjara Tapol PKI di Jakarta
-
Demo 30 September 2025: Ribuan Buruh Gedor DPR, Tuntut Naik Gaji 10,5 Persen dan Setop Upah Murah
-
Misteri Hilangnya Mahasiswa UI Terungkap: Ternyata Malu karena Skripsi Belum Beres
-
Sudah 7 Hari Mogok Makan di Rutan, Aktivis Syahdan Husein: Sampai Semua Tahanan Politik Dibebaskan!
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau