- Buku dipilih sebagai simbol perlawanan karena sering dijadikan barang bukti dalam kasus kriminalisasi aktivis.
- Kebijakan yang lahir belakangan ini dinilai lebih banyak simbolis.
- Meski DPR sedang dalam masa reses, massa menilai hal itu bukan alasan untuk menghindar dari aspirasi rakyat.
Suara.com - Berbeda dengan demo biasanya, aksi yang dilakukan koalisi masyarakat sipil hingga mahasiswa kali ini diwarnai dengan kegiatan lain yang unik, dikemas dalam rapat dengar pendapat warga dengan tujuan merepresentasikan.
Buku dipilih sebagai simbol perlawanan karena sering dijadikan barang bukti dalam kasus kriminalisasi aktivis.
“Pemerintah takut terhadap ilmu pengetahuan, takut terhadap buku, dianggap radikal atau penghasutan. Kami ingin menunjukkan bahwa cara melawan itu banyak, salah satunya dengan membaca,” kata Ketua BEM UI Zayyid Sulthan Rahman di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta (6/10/2025).
Aksi ini juga disebut inklusif, terbuka untuk masyarakat umum, bukan hanya mahasiswa.
Beberapa elemen yang bergabung antara lain Serikat Mahasiswa Indonesia, Serikat Pekerja Kampus, hingga kelompok lingkungan Extinction Rebellion.
Dari Universitas Indonesia, massa aksi diperkirakan sekitar 70 orang.
Poster-poster yang dibentangkan semakin menegaskan pesan aksi beberapa tulisannya adalah: “Penyitaan buku adalah tanda ketakutan negara pada pengetahuan”.
Kemudian “Lawan Kriminalisasi: Protes adalah Hak!”, “Ku bisa tenggelam di lautan, aku bisa diracun di MBG” dan “Reset Indonesia”.
Massa juga menyoroti lemahnya keseriusan pemerintah dalam mereformasi institusi kepolisian, Dewan Perwakilm Rakyat (DPR), dan partai politik.
Baca Juga: Sukses KKL, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Belajar Langsung dari Industri Hingga Praktisi
Kebijakan yang lahir belakangan ini dinilai lebih banyak simbolis, seperti kenaikan tunjangan DPR, sementara isu-isu krusial seperti ketenagakerjaan, pendidikan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bermasalah.
“Aksi ini ingin menyimbolkan keseriusan kami. Kami mengawal isu-isu itu tidak main-main, dan tidak berhenti pada simbolisasi saja,” kata Ketua BEM UI.
Meski DPR sedang dalam masa reses, massa menilai hal itu bukan alasan untuk menghindar dari aspirasi rakyat.
Mereka bahkan menggelar forum tandingan bernama “Rapat Dengar Pendapat Warga” (RDPW) untuk menampung suara masyarakat.
“Demokrasi itu tidak boleh terhalang birokrasi atau timeline institusi. Yang dibutuhkan hanya political will dari pejabat,” tegas Zayyid.
Aksi dengan konsep piknik protes ini direncanakan berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.
Berita Terkait
-
Demo di DPR, Koalisi Sipil hingga Mahasiswa Desak Hentikan Represi dan Bebaskan Tahanan Politik
-
Demo BEM UI Hari Ini, Polisi Turunkan Ribuan Personel Tanpa Senjata Api
-
Dianggap Relate Dengan Kehidupan Mahasiswa, Apa Itu Sindrom Duck Syndrome?
-
Di Balik Rindu Rumah: Mengapa Mahasiswa Rantau Sering Alami Homesickness?
-
Sukses KKL, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Belajar Langsung dari Industri Hingga Praktisi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
Terkini
-
PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas di Ancol, Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang
-
PDIP Kecam Pelaporan Terhadap Pandji ke Polisi: Bentuk Intimidasi dan Pembungkaman Suara Rakyat
-
KPK Periksa Eks Kajari Bekasi Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Ade Kuswara
-
MBG Kembali Digulirkan, Ini Catatan Kritis JPPI Soal Arah Pendidikan
-
Gubernur Pramono Targetkan PAM Jaya IPO di 2027 dan Layani 100 Persen Warga pada 2029
-
Polda Hentikan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Protes Alasan Polisi
-
Pria di Depok Tewas Ditusuk Saat Tertidur Pulas, Pelaku Teriak 'Gua Orang Lampung'
-
Integrasi Transportasi Terhambat, Pemprov DKI Sebut Pemda Depok dan Bekasi Tak Punya Anggaran
-
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama dalam Materi 'Mens Rea'
-
Sedia Payung! Jakarta Bakal Diguyur Hujan Merata Hari Ini