Beda Jalan dengan 18 Gubernur, Pramono Anung Beberkan Alasan Tak Protes Anggaran Dipangkas Rp15 T

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap keputusannya tidak ikut dalam rombongan 18 gubernur yang mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu memrotes pemotongan anggaran.

Alih-alih bergabung, Pramono memilih fokus pada strategi pendanaan alternatif setelah menerima pemangkasan dana transfer ke Jakarta sebesar Rp15 triliun.

Sebelumnya pada Selasa (7/10/2025), belasan gubernur tersebut memang mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBD 2026.

Uniknya, aksi ini terjadi tepat setelah Purbaya bertemu Pramono di Balai Kota Jakarta dan telah menerima keputusan pemangkasan tersebut.

“Jadi kan kejadiannya setelah Pak Menteri Keuangan. Kalau saya, memang seperti yang saya sampaikan (sebelumnya),” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Fokus Alternative Financing

Pramono memilih memanfaatkan momentum ini untuk menggenjot skema pendanaan alternatif atau alternative financing.

Menurutnya, Pemprov DKI kini akan lebih agresif mengincar peningkatan pendapatan dari pihak swasta untuk menopang pembangunan.

“Saya akan menggunakan kesempatan ini, momentum ini, untuk alternative financing. Itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta,” lanjutnya.

Baca Juga: Pramono Lakukan Relaksasi Pajak untuk Warga Jakarta, Pengamat Beri Apresiasi

Beberapa instrumen yang akan dioptimalkan antara lain kerja sama program pembangunan, penarikan dana dari Koefisiensi Lantai Bangunan (KLB), hingga skema pendanaan inovatif lainnya yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Bagaimana caranya? dengan KLB, SP3L, SLF dan macam-macam. Yang selama ini belum terkelola secara baik akan kami gunakan, termasuk kemudian kalau bisa dengan Jakarta collaboration fund, ini akan menjadi lebih baik," ungkap Pramono.

Meskipun demikian, Pramono menegaskan bahwa ia sepenuhnya memahami sikap para gubernur yang merasa keberatan.

Ia mengakui bahwa pemangkasan anggaran merupakan beban fiskal yang berat bagi setiap daerah, termasuk Jakarta.

“Saya tidak menyalahkan siapa pun, termasuk para gubernur. Menurut saya, memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat,” katanya.