- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai hasil survei Index Politica yang mencatat 83,5% kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo sebagai bukti keberhasilan program pro-rakyat.
- Ia menyebut kebijakan seperti Makan Bergizi, Sekolah Rakyat, hingga pemberdayaan UMKM menjadi faktor utama meningkatnya kepercayaan publik.
- Meski mengakui masih ada kekurangan, Bahlil optimis pemerintah terus berbenah demi kesejahteraan rakyat.
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyambut positif hasil survei terbaru dari Index Politica yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5%.
Ia menilai, angka tersebut merupakan cerminan dari kinerja pemerintah yang fokus pada program-program pro-rakyat.
"Terkait dengan survei yang 83% tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintah, harus kita apresiasi hasil survei tersebut sebagai bagian daripada akumulasi tentang kinerja pemerintahan di bawah Presiden Pak Prabowo," ujar Bahlil ditemui di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Bahlil menjelaskan bahwa tingginya angka kepuasan publik ini tidak lepas dari berbagai inisiatif dan kebijakan yang telah digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyoroti beberapa program unggulan yang dianggap langsung menyentuh masyarakat, seperti program Makan Bergizi, Sekolah Rakyat, Kooperasi Merah Putih, serta upaya peningkatan ketahanan pangan dan energi.
Secara spesifik, Bahlil mencontohkan terobosan di sektor energi dan UMKM.
"Bahkan sekarang untuk di bidang energi, sumur-sumur masyarakat, ada 45 ribu sumur yang sejak Indonesia Merdeka nggak pernah ada dasar aturan untuk kita memberikan izin kepada mereka, sekarang sudah kita berikan izinnya," ungkapnya.
Tidak hanya itu, perhatian terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi fokus.
"UMKM yang selama ini nggak pernah mendapat prioritas dalam pemberian IUP, kita kasih," tambah Bahlil.
Baca Juga: Soroti Satu Tahun Rezim Prabowo-Gibran, Demo BEM SI Dijaga Ketat Ribuan Aparat
Menurutnya, semua langkah ini adalah upaya untuk menerjemahkan arahan Presiden serta mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, sekaligus melakukan retribusi kekayaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
"Semua ini apa? Ini dalam rangka menerjemahkan arahan Bapak Presiden, dan menerjemahkan apa yang menjadi perintah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, dan sekaligus untuk melakukan retribusi terhadap kekayaan sumber daya alam kita," jelas Bahlil.
Meskipun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru berjalan sekitar satu tahun, Bahlil optimis hasil survei ini adalah potret kinerja yang baik. Ia mengakui bahwa dalam setiap pemerintahan pasti ada kekurangan dan kelebihan.
"Yang berikut kami tahu bahwa dalam satu tahun ini pasti ada plus minus lah, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Yang sudah bagus kita pertahankan, yang belum bagus saya yakin dan percaya atas arahan Bapak Presiden, seluruh menterinya akan memperbaiki," katanya.
Bahlil menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan akhir, melainkan perbaikan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat.
"Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Semua akan kita menuju kepada sesuatu yang baik demi kesejahteraan rakyat bangsa negara," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!