- Mahfud MD mengungkap adanya dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Whoosh
- KPK menyatakan tidak akan pasif menunggu laporan resmi dan secara proaktif akan mencari bukti-bukti
- KPK tetap mengimbau Mahfud MD dan masyarakat umum untuk menyampaikan informasi yang dimiliki guna mempercepat proses pengusutan kasus
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan tinggal diam dan hanya menunggu informasi dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, terkait dugaan korupsi dalam proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Sinyal keseriusan ini disampaikan menyusul pernyataan Mahfud MD yang membongkar adanya potensi penggelembungan anggaran (mark up) yang fantastis dalam proyek tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud membeberkan perbedaan biaya yang sangat signifikan.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," kata Mahfud dalam video di kanal Mahfud MD Official, 14 Oktober 2025.
Mahfud secara terbuka mempertanyakan lonjakan biaya yang tidak wajar tersebut dan mendesak adanya penyelidikan mendalam.
"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," tegasnya.
Menanggapi ini, KPK menyatakan siap bergerak tanpa harus menunggu laporan resmi. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan bahwa pihaknya proaktif dalam menelusuri setiap dugaan tindak pidana korupsi.
“Tentunya kami tidak menunggu,” ujar Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10) malam.
Asep menjelaskan, sudah menjadi prosedur standar bagi KPK untuk mencari informasi dan bukti-bukti awal dalam menangani sebuah kasus. Meski demikian, ia mengakui bahwa laporan dari masyarakat, termasuk dari tokoh sekelas Mahfud MD, akan sangat membantu mempercepat proses penyelidikan.
Oleh karena itu, KPK tetap membuka pintu lebar bagi siapa pun yang memiliki data valid terkait dugaan korupsi di proyek Whoosh untuk segera melapor.
Baca Juga: KPK Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan
“Kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, silakan disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat,” imbaunya sebagaimana dilansir Antara.
Sebelumnya, KPK pada 16 Oktober 2025 telah mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi. Mahfud kemudian merespons imbauan tersebut melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd, pada 18 Oktober 2025, yang membuat diskursus publik mengenai kasus ini semakin memanas.
Berita Terkait
-
KPK Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan
-
Usai Koruptor Lukas Enembe Wafat, Tukang Cukur Langganannya Ikut 'Dibidik' KPK, Mengapa?
-
KPK Kejar Pihak Lain dalam Kasus Korupsi Lukas Enembe, Sopir dan Tukang Cukur Turut Diperiksa
-
Disentil Mahfud MD Gegara Ditantang Lapor Kasus Kereta Whoosh, KPK Mendadak Bilang Begini
-
Rumah Staf Digeledah Terkait Kasus CSR BI-OJK, Mobil Diduga Hadiah dari Heri Gunawan Disita KPK
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Wamensos Minta Aceh Utara Penuhi Syarat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen
-
Di Aceh, Ratusan Calon Siswa Terjangkau Masuk Sekolah Rakyat
-
Ungkit Jasa Misi PBB, 4 Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Minta Hukuman Ringan
-
Pemerintah Pusat dan DPR RI Sepakati Pengelolaan ASN Harus Selaras dengan Kesiapan Fiskal Daerah
-
Pastikan MBG Berbasis Sains, Nanik S Deyang Rekrut Profesor Gizi Masuk Jajaran BGN
-
Otto Hasibuan Digugat! Jabatan Wamenko dan Ketum PERADI Dinilai Tabrak Putusan MK
-
'Kita Kerjakan Bersama', Terkuak Rapat Gelap 4 Anggota BAIS TNI Sebelum Siram Air Keras Andrie Yunus
-
Sita Uang Ratusan Juta Saat OTT, KPK Bawa Bupati Muara Enim ke Jakarta Besok
-
Ismail Menangis, Asrul Bertongkat: Dua Bos Travel Resmi Ditahan KPK Kasus Kuota Haji
-
KPK Dalami Fakta Sidang Raffi Ahmad Titip iPhone 17 dari AS, Siap-siap Diperiksa?