- Mahfud MD mengungkap adanya dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Whoosh
- KPK menyatakan tidak akan pasif menunggu laporan resmi dan secara proaktif akan mencari bukti-bukti
- KPK tetap mengimbau Mahfud MD dan masyarakat umum untuk menyampaikan informasi yang dimiliki guna mempercepat proses pengusutan kasus
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan tinggal diam dan hanya menunggu informasi dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, terkait dugaan korupsi dalam proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Sinyal keseriusan ini disampaikan menyusul pernyataan Mahfud MD yang membongkar adanya potensi penggelembungan anggaran (mark up) yang fantastis dalam proyek tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud membeberkan perbedaan biaya yang sangat signifikan.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," kata Mahfud dalam video di kanal Mahfud MD Official, 14 Oktober 2025.
Mahfud secara terbuka mempertanyakan lonjakan biaya yang tidak wajar tersebut dan mendesak adanya penyelidikan mendalam.
"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," tegasnya.
Menanggapi ini, KPK menyatakan siap bergerak tanpa harus menunggu laporan resmi. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan bahwa pihaknya proaktif dalam menelusuri setiap dugaan tindak pidana korupsi.
“Tentunya kami tidak menunggu,” ujar Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10) malam.
Asep menjelaskan, sudah menjadi prosedur standar bagi KPK untuk mencari informasi dan bukti-bukti awal dalam menangani sebuah kasus. Meski demikian, ia mengakui bahwa laporan dari masyarakat, termasuk dari tokoh sekelas Mahfud MD, akan sangat membantu mempercepat proses penyelidikan.
Oleh karena itu, KPK tetap membuka pintu lebar bagi siapa pun yang memiliki data valid terkait dugaan korupsi di proyek Whoosh untuk segera melapor.
Baca Juga: KPK Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan
“Kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, silakan disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat,” imbaunya sebagaimana dilansir Antara.
Sebelumnya, KPK pada 16 Oktober 2025 telah mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi. Mahfud kemudian merespons imbauan tersebut melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd, pada 18 Oktober 2025, yang membuat diskursus publik mengenai kasus ini semakin memanas.
Berita Terkait
-
KPK Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan
-
Usai Koruptor Lukas Enembe Wafat, Tukang Cukur Langganannya Ikut 'Dibidik' KPK, Mengapa?
-
KPK Kejar Pihak Lain dalam Kasus Korupsi Lukas Enembe, Sopir dan Tukang Cukur Turut Diperiksa
-
Disentil Mahfud MD Gegara Ditantang Lapor Kasus Kereta Whoosh, KPK Mendadak Bilang Begini
-
Rumah Staf Digeledah Terkait Kasus CSR BI-OJK, Mobil Diduga Hadiah dari Heri Gunawan Disita KPK
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Daftar Titik Banjir Jakarta Hari Ini: Waspada, Air Setinggi 90 Cm Genangi Jakbar-Jaksel
-
Didesak 10.000 Petisi Konstituen, Rahayu Saraswati Hadir Lagi di DPR Kembali Pimpin Rapat Komisi VII
-
Cerita Hakim Anwar Usman Sering Bolos Sidang MK karena Sakit: Saya Tak Pernah Check-Up
-
Peringatan Dini BMKG: Jabodetabek Siaga Hujan Sangat Lebat dan Angin Kencang pada Jumat Besok
-
Senjakala Lapak Permak Jin dan Sol Sepatu: Antara Kenangan Mahasiswa dan Harapan Baru Pasar Terban
-
Terpilih Jadi Ketum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid Mundur dari Komisaris Jakpro
-
Bukan Virus Baru, Ini 7 Hal yang Perlu Diketahui tentang Super Flu di Indonesia
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Pemeriksaan Tersangka Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi Pakai SOP Solo!
-
Pedagang Daging Jabodetabek Ancam Mogok Massal, Pramono Anung: Saya Yakin Tetap Berjualan
-
Usai Tetapkan Sudewo Jadi Tersangka Kasus DJKA, KPK Dalami Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain