- Obi meluapkan kekesalannya setelah mengalami kesulitan saat mengurus KTP yang hilang.
- Obi memprotes kebijakan yang membatasi layanan penanganan KTP hanya untuk 10 orang per hari.
- Ia meminta agar Wali Kota Bekasi untuk memperbaiki sistem pelayanan publiknya.
Suara.com - Komika Obi Mesakh Nubatonis mengeluhkan sistem pelayanan publik di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Obi meluapkan kekesalannya setelah mengalami kesulitan saat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hilang.
Keluhan ini disampaikan dalam video yang dibagikan akun Instagramnya @obimesak.nubatonis.
Ia juga menyoroti adanya penerapan kuota harian yang ia nilai tidak masuk akal.
Lebih lanjut, Obi memprotes kebijakan yang membatasi layanan penanganan KTP hanya untuk 10 orang per hari.
“Masa ngurus KTP hilang pakai kuota sehari 10 sih. Kalau bisa, jangan dibikin kuota-kuota sehari 10,” ujarnya dikutip, Kamis (23/10/2025).
Lebih lanjut, pria yang mengenakan kaos hitam dalam video unggahan itu menceritakan apa yang ia alami secara rinci.
Ia mengaku datang ke kantor kecamatan Bekasi Timur sebelum jam 12 siang, namun karena jam istirahat dia memutuskan untuk menunggu di sebuah minimarket yang ada di seberang kantor.
Setelahnya, sekitar pukul 13.50, ia kembali ke kantor kecamatan, mengambil nomor antrian, dan akhirnya dipanggil oleh petugas.
Baca Juga: Pelajar Tagih Janji Perbaikan Sekolah ke Walkot Bekasi saat Banjir, Panen Dukungan Publik
Namun, alih-alih dilayani, sang petugas justru mengatakan bahwa kuota layanan pada hari itu telah habis.
“Ternyata kuota urus KTP di Bekasi itu sehari batas cuma 10. Lewat dari itu tunggu besok, lusa, dan seterusnya,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Padahal berdasarkan pengamatannya saat itu, pada sekitar pukul 1 siang, hanya ada dua orang yang sedang dilayani pegawai. Dengan kuota yang tidak banyak, ia merasa para pegawai menjadi tidak produktif.
“Maksudnya masih jam kerja, kenapa harus dipakai kuota? Sedangkan di jam 1 itu yang urus ke situ cuma 2 orang, berarti pegawainya nganggur,” ucapnya.
Adapun kritik dan keluhan ini, secara terbuka ia ditujukan kepada Wali Kota Bekasi.
“Mohon atensinya untuk Wali Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi tolong sistem pelayanan publiknya diperbaiki dulu, Pak,” tegasnya.
Berita Terkait
-
Akhir Cerita Anak Pemulung Bantargebang Ditolak Masuk SMP Negeri Kota Bekasi
-
Permintaan Flyover dan Rusun dari Pemkot Bekasi, Pemprov DKI Masih Lakukan Pendalaman
-
Bekasi - Dukuh Atas Cuma 60 Menit! Rute Transjabodetabek B25 Resmi Beroperasi
-
Selain Lucky Hakim, Istri Wali Kota Bekasi Juga Jadi Korban Amukan Dedi Mulyadi
-
Pelajar Tagih Janji Perbaikan Sekolah ke Walkot Bekasi saat Banjir, Panen Dukungan Publik
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!
-
MBG Bertransformasi: dari Piring Makan ke Jaring Pengaman Sosial